Connect with us

DI BPN KETAPANG SATU BIDANG 8 SERTIFIKAT, AWAS MAFIA SERTIFIKAT TANAH KERJAIN WARGA MISKIN

53 views

KALBAR

DI BPN KETAPANG SATU BIDANG 8 SERTIFIKAT, AWAS MAFIA SERTIFIKAT TANAH KERJAIN WARGA MISKIN

Eko Herry. S dan Biro BN di Lapangan.

KETAPANG, KALBAR, BN – Maraknya dugaan praktek mafia sertifikat tanah yang melibatkan jaringan penguasa dan kekua-saan, merampas menindasan terang-terangan diduga terjadi di tubuh Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasio-nal (BPN) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Kejadian praktek mafia tanah yang diduga melibatkan oknum ATR/BPN Kabupaten Ketapang memakan korban seseorang ber-nama Popsi dimana pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) bertahun tahun tidak kunjung selesai dan usut punya usut sudah menjadi milik orang lain.

Kepada wartawan BN Popsi menerangkan,” praktek mafia surat pertanahan di ATR/BPN di Kabupaten Ketapang menggunakan ber-bagai modus. Ditenggarai sampai saat ini masih marak dengan modus menerbitkan sertifikat aspal atau sertifikat maling hak orang lain,” kata Pak Popsi kepada Bidik Nasional Senin (02/04.18) dengan nada berang atau bernada tinggi.

Menurut Popsi, dugaan praktik mafia surat tanah di ATR/BPN Kabupaten Ketapang, sangat terorganisir, diduga terjadi perse-kongkolan antara oknum petugas kantor pertanahan dengan pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan pribadi dan orang lain dengan niat memperkaya diri sendiri dan orang lain, yaitu membuat sertifikat mencaplok hak orang lain yang mana tidak tahu asal usul tanah, beli dengan siapa, harga berapa, bertambiran dengan siapa saja, dan tapal batas tanah dimana. Sertifikat yang diduga aspal ini disinyalir banyak diterbitkan oleh kantor BPN Ketapang.


Pihak Popsi menduga permainan kotor ini dimulai dari bagian pengukuran,” munculnya kasus ini diduga adanya pengukuran sepihak yang dilakukan petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang,” ungkap Popsi

“Buktinya telak dan komplit. Kalau penguku-ran yang dilakukannya itu ilegal dan asal-asalan saja di atas tanah milik orang lain, terlepas objek tanah itu dalam sengketa atau tidak, tapi yang namanya juru ukur atas dasar apa dia melakukan pengukuran di atas tanah milik saya,” terang Popsi.

“Padahal dalam setiap pengukuran wajib disaksikan para tambiran yang bersebela-han di sisi Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Jadi dalam pengukuran harus disaksikan para tetangga yang rumahnya atau tanahnya berbatasan dengan objek tanah yang diukur, setelah selesai pengukuran, para tetangga yang menyaksikan itu turut menandatangani berita acara pengukuran. Ini untuk menghindari complain dan seng-keta dikemudian hari guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari.” tambah Popsi.

“Kalau yang ada ini, oknum petugas melakukan pengukuran sepihak apalagi diam-diam, kayak “jangkrik” dalam melaku-kan pengukuran. Itu jelas pelanggaran undang-undang dalam kejahatan terorgani-sir melawan hukum yang diduga dilakukan oleh oknum ATR/BPN Ketapang,” pungkas Popsi

Mencuatnya permasalahan di BPN ketapang ini berawal dari pemberantasan pungli yang digembor-gemborkan oleh pemerintah. Namun dugaan praktek pungli di BPN Ketapang ini tambah semakin gila-gilan dan didugaan keras adanya aliran dana ke berbagai pihak. Termasuk ke sejumlah pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sayangnya hingga kini mereka belum tersentuh hukum.

“Kasus ini diduga melibatkan otak pelaku seorang mafia yang disinyalir bekerjasama dengan Kepala BPN Ketapang Kalbar. Buktinya SPPT-PBB, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan) Popsi sudah di lunasi berdasarkan aturan dari BPN untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) da-lam hitungan beberapa bulan sudah terbit yang menelan biaya ± Rp. 87 juta, namun dari tahun 2014 -2018 belum terbit juga sedangkan waktu kita melakukan pengece-kan info berkas lewat akun sentuh tanahku, di situ tertulis sudah selesai pada tanggal 18-07-2014, ada apa dengan BPN Ketapang Kalbar ini?. Kami minta segera penuntasan penanganan kasus pemalsuan sertifikat sebanyak 7 sertifikat aspal yang mencaplok hak orang lain,” ungkap Sarbaini alias Abay

“Surat tanah digandakan sebanyak 7 sertifi-kat atasnama orang lain, namun ketika di panggil, pemilik sertifikat di atas tanah Popsi tidak ada satupun yang muncul, apakah kucing atau anjing peliharaan yang di kasih nama sesuai dengan nama di sertifikat, karena di saat kami minta diper-temukan dengan orang yang membuat sertifikat di atas tanah hak milik Popsi, tidak ada satupun pemilik nama yang tercantum yang hadir,” tandas Sarbaini alias Abay.

Awak Wartawan BN konfirmasi kepada Eko Herry.S Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di BPN Ketapang, dikatakannya,” mengenai data yuridis ten-tang hak tanah a/n Popsi ternyata ada objek di atas tanah tersebut ada 8 sertifikat yang telah terbit a/n orang lain,” jelas Eko Herry.

Dia menyarankan untuk lebih jelas kepemi-likan hak atas tanah, silakan gugat saja ke pengadilan agar bisa mendapatkan haknya, “jadi kami sebagai tergugat, namun kami mengutamakan musyawarah dan mufakat terhadap penerbitan 8 sertifikat ini,” tambahnya.

Ditanya BN dasar awalnya seperti apa, sedangkan orang pemilik sertifikat di pang-gil ke BPN tidak bisa hadir, dan Popsi adalah orang tidak mampu dan miskin apakah emang orang yang awan harus di tabrakan kepada hukum, artinya sudah ada niat sebe-lumnya.

Dijawab Eko Herry. S, ” Kita musyawarahkan dan mufakat lebih bagusnya,” jawab Eko Harry S.

Ditanya BN tentang adanya indikasi pungli dengan dalih pemungutan dana/uang untuk admintrasi ± Rp. 87 juta, dan menerbitkan sertifikat sepihak atau aspal

Dijawab Eko,” Saya orang baru bertugas di sini,” katanya Eko di ruang kerjanya sambil tertawa dengan nada kecil. *** ( Yan Pullar)


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KALBAR

Advertisement




Trending

Advertisement Free counters!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top
%d blogger menyukai ini: