Connect with us

Bidik Nasional

HIBAH KAPAL POKMASWAS DKP JATIM PERLU DIUSUT

BERITA UTAMA

HIBAH KAPAL POKMASWAS DKP JATIM PERLU DIUSUT

Telan Rp 3,4 M, Mangkrak Diduga Tak Sesuai Spek

Perahu Hibah Pokmaswas Dinas Kelautan Perikanan Jatim tampak digeletakkan saja mubazir tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak digunakan. Tampak perahu yang mestinya mesin tempel bisa diangkat, namun diberi perahu yang mesinnya permanen.

SURABAYA, BN- Pengadaan kapal/perahu hibah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawasan)  oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim tahun anggaran 2017 patut diusut. Pasalnya pengadaan perahu untuk hibah dengan anggaran senilai Rp 3,4 Milyar pemenang tender PT Samudera Indoraya Perkasa Surabaya tersebut diduga tidak sesuai spek dan ada indikasi terlalu mahal.

Hasil investigasi BN menemukan, sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) ada 4 type pengadaan perahu dari fiberglas tersebut yakni, type 1 dengan mesin tempel 1×15 HP 2 tak 2 silinder, type 2 mesin tempel 1×15 hp 2 tak 2 silinder, type 3 mesin tempel 1x 15 HP 2 tak 2 silinder , type 4 mesin diesel  rated ouput 14,5 PK/2400 RPM max output 15,5 PK/2400 RPM.

“Semua ada 45 perahu dengan berbagai type tersebut, dengan total anggaran Rp 3,4 milyar, jadi tiap perahu rata-rata harganya Rp 78 juta. Ini terlalu mahal, apalagi ada yang diduga tak sesuai spek dan peruntukannya,” kata sumber BN.

Sumber itu mengatakan, untuk pengadaan di Surabaya yakni Greges misalnya , minta mesin tempel yang bisa diangkat, sehingga kalau tidak dipakai bisa disimpan agar tidak rusak  atau hilang. Namun dapat perahu yang mesinnya  menempel permanen di body kapal, sehingga tidak praktis dan tidak bisa disimpan. “Kalau permanen gini cepat rusak dan resiko hilang,” ujar salah satu nelayan pada BN.

Lebih ironis lagi pengadaan kapal bagi Pokmas di kawasan  Balongbendo Sidoarjo Barat, ternyata tidak sesuai peruntukannya. Yang diminta warga untuk perahu penyeberangan/tambang, namun yang dikirim perahu untuk patroli. Akibatnya perahu tersebut mubazir dan digeletakkan saja tidak berguna. “Pengadaan ini kelihatannya ngawur, karena mestinya untuk penyeberangan, itu mestinya kewenangan Dinas Perhubungan, bukan DKP, jadi pengadaan itu mubazir dan buang-buang uang Negara saja,” kata Drs Edy Sutanto, SH, direktur LSM KPN pada BN.

Selain itu, Edy juga menyoroti kualitas fiber yang nampak tipis dan mudah pecah, ada kesan pekerjaan dipaksakan untuk memenuhi target tepat waktu bulan desember 2017.

Data diperoleh BN secara garis besar  sebanyak 45 perahu fiber itu didistribusikan Pokmaswas di Kab Tuban 3 unit, Kab Lamongan 3 unit, Kab Sidoarjo 3 unit, Kab Pasuruan 2 unit, Kab Situbondo 2 unit, Kab Probolinggo 3 unit, Kota Probolinggo 3 unit, Kab Blitar 3 Unit, Kab Trenggalek 2 Unit, Kab Pacitan 3 Unit, Kab Banyuwangi 3 unit, Kab Jember 3 Unit, Kab Malang 3 Unit, Kab Lumajang 3 Unit, Kota Pasuruan 1 Unit, Kab Gresik 1 unit, Kota Surabaya 2 unit, Sumenep 2 unit. (es/bersambung edisi depan) 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in BERITA UTAMA

To Top