Connect with us

SBSI Dikecewakan PT. Arrtu Plantation

KALBAR

SBSI Dikecewakan PT. Arrtu Plantation

Ketua DPC Kalbar Lusminto Dewa beserta tim inti.

KETAPANG, KALBAR, BN – Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Barat, Lusminto Dewa kecewa terhadap PT Arrtu Plantation, pasalnya ditidak mau menghadiri undangan acara pelantikan kepengurusan SBSI di PT Arrtu Plantation.

Kekecawaan terhadap managemen perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit itu disampaikan Lusminto Dewa kepada wartawan BN, Selasa (24/04/18).

“Dengan dilantiknya pengurus SBSI sebagai mitra perusahaan dan pemerintah, ketidakhadiran PT. Arrtu Plantation yang bergerak di perkebunan kelapa sawit sangatlah mengecewakan, yang hadir hanya sejumlah buruh perkebunan kelapa sawit PT. Arrtu Plantation yang terdiri dari karyawan panen dan perawatan sawit ikut berpartisipasi dalam pelantikan tersebut,” kata Lusminto Dewa dengan penuh kekecewaan.

Lusminto menduga ketidakhadiran dari pihak PT Arrtu Plantation ini diduga karena penggajian karyawan PT Arrtu Plantation dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Mekanisme pengupahan karyawan sawit PT. Arrtu Plantation di area Desa Kemuning dan Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang ditetapkan perusahaan masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK),” ungkap Lusminto Dewa.

Dalam keterangan resmi Ketua DPC SBSI Lusminto Dewa mengimplementasikan kebijakan untuk menambahi kekurangan upah buruh. Namun menurut buruh, mekanisme Top Up yang dilakukan perusahaan tidak menjamin upah yang diterima buruh sesuai dengan UMK. Namun sebaliknya Lusminto Dewa menegaskan,” hak buruh harus sesuai prosedur dan aturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Lusminto Dewa, buruh PT. Arrtu Plantation merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kondisi buruh perkebunan sawit masih jauh dari hidup layak.

“Target kerja yang tidak manusiawi disertai merupakan kondisi umum di perkebunan sawit di Kab.Ketapang Kalbar. Pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak buruh perkebunan sawit Khususnya di Ketapang Kalbar. Salah satunya dengan regulasi perlindungan buruh perkebunan sawit,” tegas di katakan Lusminto Dewa

Spesialis minotoring buruh Sawit ini, berpendapat, sistem pengupahan berbasis pencapaian target borong yang diterapkan PT. Arrtu Plantation sangat merugikan buruh.

“Pengupahan berbasis target borong yang dipraktekkan di perkebunan sawit di Kab. Ketapang. Bila hasil kerja buruh tak memenuhi target borong, maka jelas upah yang diterima pasti dibawah ketentuan normatif dan tidak menutup kemungkinan buruh yang ada di Kebun sawit terzolim dan terancam di kriminalisasi dengan bermacam cara dari upah dan penyunatan gaji yang dilakukan penguasa di kebun sawit,” ungkapnya

“Saya mengharapkan pihak ketenagakerjaan ketua Pak Yakobus agar pemerintah diharapkan mendorong pihak investasi yang bergerak di perkebunan sawit agar memperhatikan hak-hak buruh dan melibatkan pihak SBSI yang siap membantu semua pihak yang terkait agar hak – hak buruh diperhatikan. sehingga tidak ada gejolak di tanah Kayong Kab.Ketapang Kalbar,’’ ungkapnya Lusminto Dewa ‘’ *** (Yan Pullar)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KALBAR

To Top
%d blogger menyukai ini: