SIDOARJO, JATIM, BN – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintahan Kabupaten (Penkab) Sidoarjo kembali men-dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) predikat murni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Si-doarjo selama lima tahun berturut-turut.
Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Ismail kepada Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang mewakili Bupati Saiful Ilah karena berhalangan hadir karena sedang menjalan-kan ibadah Umroh.
LKPD diserahkan langsung pada acara pe-nyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwaki-lan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (25/5).
Anggota V BPK RI, Isma Yatun mengatkan LHP tersebut agar dijadikan motivasi untuk memperbaiki APBD.
“Kami berharap agar Laporan Hasil Peme-riksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD ke depan,” harap Isma Yatun.
Isma Yatun menjelaskan, opini ini merupa-kan pernyataan profesional pemeriksa me-ngenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keua-ngan yang akuntabel.
“Paling tidak ada 5 indikator yang menjadi penilaian BPK, Standart Pengendalian In-ternal (SPI), Kesesuaian laporan dengan standart akuntansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan atau penyampain informasi, Kepatuhan pada peraturan perundang-unda-ngan dan yang terakhir Tingkat kewajaran pada laporan keuangan”, terang Isma Yatun.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik.
“Capaian opini WTP adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan penye-larasan dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya dalam konperensi pers di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (6/6).
Saiful Ilah mengatakan bahwa, “Opini WTP adalah wujud dari apresiasi BPK pada Pemerintah Daerah dan ada beberapa reko-mendasi dari BPK yang akan segera ditindak lanjuti untuk perbaikan kedepan terutama terkait pengelolaan aset daerah karena total aset Kabupaten Sidoarjo cukup besar yaitu sebesar Rp. 15,7 Triliun yang didalamnya terdapat aset tetap sebesar Rp. 13,6 Triliun yang semuanya telah diperiksa oleh BPK dan alhamdulillah ternyata semua-nya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai Stan-dart Akuntansi Pemerintah,” ungkap Saiful Ilah.
Saiful Ilah melanjutkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Sidoarjo. Karena, auditor BPK akan mene-rapkan standar audit yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahan-kan berulang-ulang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati menambahkan penilaian WTP yang diraih Sidoarjo salah satunya karena Sidoarjo dinilai menerapkan (SPI) Standart Pengendalian Internal yang bagus.
Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menu-run. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
“Sidoarjo menerapkan sistem aplikasi ke-uangan yang terintegrasi dan saling terkon-trol. Mulai mekanisme pencairan, penerima-an daerah hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2015 oleh Sidoarjo juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu,” kata Ima panggilan akrab Noer Rahmawati.
Ima menambahkan, sebagian besar temuan (88%) sudah ditindak lanjuti” tutup Ima. (yah)
