Connect with us

DIDUGA PROYEK JASMAS DPRD KETAPANG MODUS BOBOL UANG NEGARA

KALBAR

DIDUGA PROYEK JASMAS DPRD KETAPANG MODUS BOBOL UANG NEGARA

 

KETAPANG, KALBAR, BN – Segelintir temuan kecil Proyek Aspirasi DPRD penunjukan langsung (PL) atau proyek jaring aspirasi masyarakat (Jasmas), sehingga para kontraktor kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan dugaan, tapi sudah betul-betul faktanya seperti itu. Baik jasmas atau PL seluruhnya dikuasai oleh para anggota dewan ungkap Anong Aktivis perduli akan keuangan Negara untuk Rakyat kepada BN, Sabtu (23/06/2018).

Menurutnya proyek tersebut diberikan kepada perusahaan tertentu. Ratusan paket proyek, baik yang ditenderkan, penunjukan langsung dan pemilihan langsung di sekian SKPD bersangkutan sudah menjadi jatah atau titipan proyek aspirasi DPRD anggota legislatif saat ini. Proyek titipan anggota Dewan itu diduga tidak berdasarkan kebutuhan, prioritas anggaran atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Proyek aspirasi dewan ini merata di seluruh SKPD Pemkab Ketapang. Dia mencontohkan, semua proyek tersebut telah dikuasai legislator DPRD. Pembagian proyek aspirasi DPRD sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Proyek yang telah diklaim DPRD sebagai aspirasi mereka dinilai menyalahi mekanisme karena tidak sesuai RKPD, proyek aspirasi DPRD tersebut diklaimnya sebagai jatah mereka. Tidak ada kewajiban proyek aspirasi Dewan harus dilaksanakan. Sebab, konsekuensi terkait pelaksanaan proyek akan ditanggung SKPD selaku pengguna anggaran, bukan anggota Dewan. Harus ada evaluasi agar tidak berpotensi menimbulkan persoalan seputaran hukum, lanjut Anong.

“Adanya proyek aspirasi tidak lagi berjalan mekanisme yang ada sesuai Keppres. karena proyek aspirasi sudah menjadi titipan bagi kalangan anggota dewan di SKPD. Sehingga pekerjaan mereka asal-asalan yang penting jadi dan bisa mencairkan dananya 100 persen” ujarnya Anong dengan Nada Geram pada awak BN.

Kalau pekerjaan asal-asalan untuk mengejar pencairan dana 100 persen. Siapa yang mau mengawasinya. Oknum anggota dewan sendiri menjadi pemain, mana mungkin bisa diawasinya. Terungkapnya keterlibatan oknum anggota DPRD ikut bermain bahkan mendominasi proyek yang ada di SKPD, ketika para rekanan mendaftar untuk ikut tender paket proyek atau mendaftar PL. Tetapi pihak SKPD dan panitia lelang proyek menyampaikan bahwa paket proyek tersebut sudah menjadi titipan milik para anggota legislatif. Lebih celaka serta Gilanya lagi Oknum anggota dewan mengerjakan proyek aspirasi dengan cara meminjam perusahan rekanan lain, untuk mengelabui sorotan publik. Seakan-akan bukan dia yang mengerjakan proyek tersebut, tetapi secara logika oknum anggota dewan yang kerjakan,” ditegaskan sama Anto. Perilaku para anggota DPRD Kab. Ketapang sangat jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang kedudukan Majelis Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan Rakyat Daerah.

Para anggota DPRD Kab. Ketapang Jelas melanggar sumpah dan janjinya mereka telah melakukan KKN bin Korupsi. Seharusnya tugas DPRD melakukan pengawasan, budgeting, legislasi, bukan malah ikut mengeroggoti APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan untuk modal mencalon kembali untuk bisa Duduk di DPRD, seperti usulan Proyek yang bukan di Dapilnya juga diembatnya, yang lebih celakanya lagi Proyek Asal kerja seperti Proyek milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup di Gg. IRANATA Kelurahan Sukaharja Kec.Delta Pawan, Pelaksana CV. DUTA BUANA dan Proyek Jaringan Pipanisasi di Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong serta proyek rabat beton di jalan Lingkar Kota Gg. Jabon. Dengan Fakta dan Data Proyek tersebut adalah Modus Proyek Amburadul Bobol Uang Negara Untuk kemakmuran Masyarakat di Begal dengan Bentuk jalan Proyek ABAL-ABAL terutama Proyek PERKIM – LH yang di pimpin SUKIRNO, sebagai Pengguna Anggaran untuk segera melakukan Pemeriksaan proyek miliknya bersama PPHP serta Penegak Hukum. PA harus bisa menjelaskan secara transparan, jangan hanya untuk kepentingan politik dan kepentingan Pribadi, karena pekerjaan yang ada di lapangan tidak berdasarkan Petunjuk RABP (Rencana Anggaran Biaya Proyek), mengurangi Volume Proyek dan menghilangan Disaen Proyek. Proyek DPRD dan Dinas yang berkompeten terkait asal kerja dan modus bobol uang negara untuk membodohi warga. Di mana dan kapan Kejaksaan serta Penegak hukum yang lainnya bisa menangkap Kejahatan Terorganisir Anggota DPRD Kab. Ketapang dalam kebijakan serta kejahatan Proyek PL dan Lelang menghantam keuangan APBD shering APBN. Contoh salah 1 Proyek DAK TA.2011 di Dinas Pendidikan rugikan Negara Milyaran Rupiah yang jadi korban hanyalah PPK Sonli sedangkan pejabat PA tertawa dan tersenyum tidak tersentuh oleh hukum sebut nama inisialnya MR. Ada apa bersama Si kancil dalam sepak terjangnya Embat uang Negara bisa aman serta merdeka luar biasa, pungkas Anong (Yan Pullar)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in KALBAR

To Top
%d blogger menyukai ini: