Berebut Bingung, Mencari Sekolah Negeri Atau Swasta
(Penulis adalah Laywer Di Banyuwangi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Alokasi pendidikan adalah hampir 400 triliun, serta Pemerintah Daerah yang harus menganggarkan 20% dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan amanah dari UUD 1945 pasal 31 ayat 4, dan UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus segera dilaksanakan dan di implementasikan.
Hanya saja sampai saat ini Implementasi dan pelaksanaanya belum signifikan. Program dan indeks hasil Pencapaianya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, ini menandakan anggaran untuk Pendidikan belum sepenuhnya terarah, terasah dan terukur dengan baik Maka diperlukan Cetak Biru yang jelas.
Sebagai contoh : Masih banyaknya angka putus sekolah dari keluarga miskin, Sekolah favorit yang menjadi jujugan pertama atau idaman untuk bersekolah masih selalu berada di pusat kota dan jauh dari jangkauan masyarakat miskin ataupun masyarakat yang berada di desa-desa, Belum ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah secara masif dan terus menerus tentang peran penting Sekolah Swasta dalam dunia pendidikan, yang dalam arti sesungguhnya bahwa peran Sekolah Negeri atau peran Sekolah Swasta itu sesungguhnya adalah sama tanpa harus dibeda-bedakan.
Sebenarnya kalau kita memahami dari Azas Pendidikan menurut subtansinya adalah;
Semakin miskin sebuah keluarga, semakin dia harus mendapatkan pendidikan yang TERBAIK supaya kehidupan dan masa depanya juga berubah menjadi baik, Jangan malah dibalik bahwa; Makin kaya sebuah keluarga maka semakin mudah mendapatkan sekolah yang bagus, Ini namanya (Kapitalis).
Seiring sejalan seharusnya Sekolah negeri/swasta bisa mencetak murid yg hebat, guru yang handal dan manajemen yg transparan.
Salah satu contoh dari hasil Pusat Statistik di Kabupaten Banyuwangi untuk di jadikan bahan renungan bersama adalah, Sebenarnya prosentase anak yang belajar, lebih banyak yang di Sekolah SMK Swasta dibandingkan dengan yang sekolah di SMK Negeri.
Seharusnya Kita dari sekarang belajar menempatkan diri pada solusi pencapaian maximal sebuah pendidikan di banyuwangi, jangan lagi men-dikotomi Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta.
Kita bisa memulai membangun sebuah gerakan dengan menempatkan Diskusi dan Dialog sebagai suatu wadah menghimpun/mengelola dengan baik tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan pada masyarakat maupun pemangku kepentinganya ( Bupati maupun Dinas terkait).
Sehingga dari situ kita bisa menganalisis sejauh mana kinerja pemangku kepentingan tersebut apakah sudah bekerja sepenuh hati untuk kesejahteraan pendidikan di masyarakatnya atau belum.
Artinya kita perlu data yang benar, ketika kita membicarakan masyarakat yang miskin, masyarakat yang putus sekolah atau masyarakat yang anaknya belum mendapatkan sekolah yang layak,
Maka disitulah peran pemangku kepentingan dengan anggaran pendidikan tersebut bisa menyentuh langsung pada masyarakat, biar masyarakat itu jelas tidak buta dengan program-program Pemerintah Daerah tentang dunia Pendidikan. (*)
