TANJAB BARAT, JAMBI, BN – Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pantai Timur Sumatera yang sukses digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemariti-man RI di Tanjung Jabung Barat Jum’at (24/8) yang lalu akhirnya berhasil menelurkan 6 (enam) kesepakatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan kawasan Pantai Timur Sumatera.
Menurut Profesor Rokhmin Dahuri, Guru Besar Fakultas Perikanan Dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan narasumber utama pada rakor tersebut dalam pemaparannya menekankan perlunya percepatan rehabilitasi lahan mangrove untuk pengelolaan kawasan Pantai Timur Sumatera.
Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk percepatan pengembangan potensi ekonomi dari sektor kelautan.
“Pengelolaan dan pemanfaatan Pantai Timur Sumatera dengan segala potensinya, termasuk rehabilitasi lahan mangrove akan dapat mendongkrak potensi ekonomi bagi daerah-daerah sekitar,” kata menteri Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001 – 2004).
Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Asisten 1 Setda Hidayat SH, MH membenarkan ada 6 kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten serta bersinergi dengan implementasi yang tepat waktu dan terukur, sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan lingkungan kawasan Pantai Timur Sumatera.
“Ada 6 kesepakatan hasil rakor yang nantinya akan di tandatangani langsung oleh bapak bupati dan asisten deputi kemenko maritim,” tukasnya.
Lebih lanjut Hidayat menjelaskan poin pertama yang disepakati yaitu pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Lingku-ngan Kawasan Pantai Timur Sumatera sebagai fungsi koordinasi serta penguatan struktur kelembagaan yang diketuai oleh empat sekretaris daerah provinsi yaitu Sekda Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Sekda Provinsi Kepulauan Riau dan Sekda Provinsi Bangka Belitung.
Sedangkan untuk posisi ketua harian adalah Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat dengan kepala Bappeda Tanjung Jabung Barat selaku sekretaris.
Poin kedua, mempersiapkan rencana aksi percepatan rehabilitasi mangrove dan membangun jejaring mangrove di perguruan tinggi negeri, swasta serta percepatan peraturan daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jambi.
Selanjutnya terkait pendanaaan rencana aksi tersebut bersumber dari Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Dana CSR.
“Kemudian disepakati juga Tanjab Barat sebagai sekretariat bersama dan pusat kendali pengelolaan kawasan Pantai Timur Sumatera. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemkab dan tentunya seluruh masyarakat,” ujar Dayat. (Reza)
