INTERNASIONAL

SU PBB : JK Paparkan Membangun Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

NEW YORK, BN – Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia diberkati dengan lebih dari 17 ribu pulau. Kami memiliki garis pantai terpanjang kedua, dan laut kami mengandung keanekaragaman hayati laut yang kaya. Secara alami, lautan adalah bagian dari sejarah, budaya, dan identitas negara kita. Ini memainkan peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, dan kegiatan sosial.

Hal ini di sampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) pada Panel Tingkat Tinggi ” Membangun Ekonomi Kelautan yang berkelanjutan di Musseum Of Art, 11 W 53rd St, New York, Senin menjelang malam, 24/9.

Baru-baru ini, kata Wapres JK, elemen-elemen ini tercermin dalam Global Maritime Fulcrum, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sarana untuk memanfaatkan kekuatan dan sumber daya maritim negara Indonesia, terangnya.

“Ini juga memimpikan Indonesia sebagai hubungan untuk konektivitas antara Pasifik dan Samudra Hindia, yang menghubungkan Asia ke seluruh dunia,” ucap Wapres JK.

Namun, sayangnya, kata Wapres JK, terlepas dari potensi ini, ada banyak tantangan yang mengancam untuk menghancurkan ekosistem laut antara lain meningkatnya permintaan untuk makanan yang dihasilkan dari populasi dunia yang terus bertambah, penghancuran garis pantai sebagai akibat dari pertumbuhan daerah perkotaan yang tidak terkendali dan meningkatnya permintaan untuk berbagai produk laut lainnya.

“Jika kita terus mengeksploitasi lautan kita, kita mungkin kehilangan, lebih dari 50% dari karang dan 29% rumput laut di tahun-tahun berikutnya,” papar Wapres JK.

Wapres JK menambahkan, keserakahan itu juga dapat mengakibatkan penangkapan ikan berlebihan, menempatkan tekanan besar pada 90% dari stok ikan dunia.

Untuk mengatasi tantangan ini, kata Wapres,  harus mengembangkan dan mempertahankan upaya yang komprehensif dan inklusif.

Kebijakan Kelautan Indonesia.

Lebih lanjut Wapres mengenalkan 3 kebijakan program kelautan Indonesia yang merupakan bagian dari upaya tersebut yaitu

Pertama, papar Wapres, Indonesia baru-baru ini meluncurkan Kebijakan Samudera Indonesia, yang akan berkontribusi terhadap implementasi konkret Global Maritime Fulcrum dengan tujuan untuk mengurangi 75% sampah plastik laut pada tahun 2025, dan menyusun Rencana Aksi Nasional yang menguraikan upaya kolektif di tingkat regional dan nasional menegakkan peraturan tentang penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dan menyelesaikan lebih dari 20 juta kilometer persegi Kawasan Laut Lindung.

Kedua, kata Wapres, Indonesia menekankan nilai penyelarasan dan pensinergian komitmen politik pada forum regional dan global.

“Dengan mengembangkan platform bersama untuk interaksi dan pertukaran, kami menciptakan sarana untuk mengimplementasikan komitmen melalui tindakan nyata,” ujar Wapres JK.

Kemudian yang ketiga, terang Wapres JK, Indonesia berusaha menciptakan lautan yang sehat karena itu membutuhkan kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

“Sebagai cara untuk memfasilitasi hal itu, dengan bangga kami akan menjadi tuan rumah Konferensi Samudera Kita, yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2018,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan Forum Negara Pulau Kepulauan, di Manado pada tanggal 1 sampai dengan 2 November 2018.

Mengakhiri pidatonya Wapres JK berharap panel ini dapat menghasilkan hasil substansial dan rekomendasi konkrit yang bisa diterapkan di seluruh dunia.

“Tujuan kita adalah untuk mengembangkan rencana aksi global untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan, yang akan menguntungkan kita semua dan generasi masa depan kita,” tutupnya. (Red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button