Connect with us

Bidik Nasional

PROYEK BPWS SURAMADU RP 90,8 M ‘MORAT-MARIT’

BERITA UTAMA

PROYEK BPWS SURAMADU RP 90,8 M ‘MORAT-MARIT’

PROYEK BPWS SURAMADU RP 90,8 M ‘MORAT-MARIT’

□ PEKERJAAN MOLOR, DIDUGA ASAL JADI

□ PT NINDYA KARYA TIDAK MEMBERI CONTOH YANG BAIK

SURABAYA, JATIM, BN – Upaya keras presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan di pulau garam Madura dilakukan total dengan berbagai cara. Salah satunya menggratiskan jembatan tol Suramadu, sehingga menjadi jembatan biasa yang tidak berbayar. Ini dilakukan agar Madura terutama Kabupaten Bangkalan, pembangunannya infrastrukturnya cepat maju untuk menopang kota Metropolitan Surabaya.

Selain, menggratiskan biaya tol Suramadu, pembangunan infrastruktur juga digenjot dengan anggaran APBN yang cukup besar. Dalam tahun 2018 saja sedikitnya ada 13 paket pekerjaan dansupervise yang digelontorkan untuk menggenjot Madura, di bawah tanggung jawab BPWS (Badan Pembangunan Wilayah Suramadu).

Niat baik presiden Jokowi tersebut patut diacungi jempol dan harus didukung oleh semua pihak. Namun sangat disayangkan pelaksanaan dilapangan paket pekerjaan nampaknya tidak terkontrol dengan baik dan terkesan amburadul.

Tercatata ada 3 paket proyek besar yang sampai saat ini molor dan belum tuntas dikerjakan. Padahal proyek tersebut didanai dengan anggaran APBN 2018, namun sampai Januari 2019 ini proyek masih berlangsung.

Ketiga proyek molor tersebut yakni; 1. Pembangunan pagar jalan lingkungan dan utilitas di kawasan rest area KKJSM sisi barat. Pelaksana PT Cipta Prima Selaras dengan nilai kontrak Rp 4.392.282.000. 2. Pembangunan lansekap lahan eks pedagang kaki lima di rest area sisi barat KKJSM. Pelaksana PT Lamkapai Pratama Mandiri dengan nilai kontrak Rp 7.227.895.000. 3. Pembangunan rest area sisi barat di KKJSM tahap III. Pelaksana PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 79.212.237.000.

Hasil investigasi BN di lapangan ketiga proyek yang menjadi tanggungjawab PPK Pembangunan Suramadu Ir Junaedi tersebut menyerap anggaran APBN total Rp 90.832.414 .000,00. Sampai akhir Januari ini proyek masih dikerjakan dengan tergesa-gesa dan terlihat tanpa pengawasan yang jelas.

Paket pembangunan rest area sisi barat di KKJSM Tahap III PT Nindya Karya (NK), pekerjaan di sana-sini. Tembok-tembok bangunan belum di finishing, kabel-kabel listrik masih berserakan, jalan paving masih dikerjakan. Alat-alat berat ma￾sih bekerja siang malam. Jika dilihat kasat mata pekerjaan masih 70% .

“Sangat disayangkan PT NK yang merupakan perusahaan plat merah melakukan pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak memberi contoh yang baik pada kontraktor lainnya.” Komentar Drs Edy Sutanto, SH, direktur LSM KPN (Koalisi Pengawas Nasional) yang ikut mengecek ke lokasi pekerjaan.

Sedang untuk paket pekerjaan pembangunan Lansekap lahan eks pedagang kaki lima di rest area sisi barat KKJSM. Selaku pelaksana yakni PT Lamkapai Pratama Mandiri dari Aceh dengan nilai kontrak Rp 7.227.895.000, juga masih dikebut. Pekerjaan taman, pemasangan gorong-gorong dengan beton precast U-Gutter terus dikebut. Bahkan, rumput-rumput dan tanaman terus didatangkan untuk ditanam. Selain itu juga terlihat pekerjaan jalan rabat beton untuk pejalan kaki juga terus dikebut dan dikerjakan seperti tergesa-gesa, mengejar target.

Begitu juga untuk paket pekerjaan pembangunan pagar, jalan lingkungan dan utilitas di kawasan rest area KKJSM sisi barat oleh PT Cipta Prima Selaras dengan nilai kontrak Rp 4.392.282.000, juga sebagian belum dikerjakan. Pagar-pagar beton precast juga masih menumpuk dan baru datang, dan terlihat sudah ada yang pecah meski belum dipasang. Terlihat juga pagar sisi selatan sudah ambrol meski baru dikerjakan. Tampak pekerjaan seperti tidak ada pengawasan yang jelas dari PPK.

Sedang Najib, mengaku sebagai Site Manager dari PT Nindya Karya ketika ditemui di lokasi membantah jika progres pekerjaannya baru mencapai 70%.

“Engggak benar mas kalau progresnya baru mencapai 70%, sekarang sudah 99,9% ,” kilah Najib dengan nada tinggi.

Namun ketika ditunjukkan oleh BN bahwa disana-sini pekerjaan masih berlangsung, Najib, mengatakan, pekerjaan tinggal finishing sebentar lagi juga selesai.

“Kami masih ada waktu 50 hari untuk menyelesaikan dan kami siap didenda sesuai ketentuan,” kilahnya.

Sementara Junaidi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dikonfirmasi Rabu di kantornya mengakui, jika 3 paket pekerjaan itu mengalami keterlambatan, dan semua kita kenakan denda. Untuk besaran denda yang dikenakan sebesar 1/1000 (sepermil) dari sisa progress pekerjaan.

Lebih lanjut lelaki asal Banten ini mengatakan, untuk paket pembangunan rest area regulasi yang dipakai menggunakan Perpres 54 tahun 2010. Dan untuk 2 paket sisanya menggunakan Perpres yang baru. Tanggal berakhirnya ketiga paket tersebut sesuai kontrak yakni 31 Desember 2018. Dan untuk progress per 31 Desember yakni kurang lebih 95 persen.

“Terkait molornya pekerjaan ada beberapa alasan, yakni antara lain soal pembebasan lahan dan datangnya pesanan U-Ditch yang terlambat. Terkait saluran UDitch yang berada di sisi selatan bagian depan rest area, nanti akan saya suruh untuk dibetulkan. Itu mungkin karena hujan dan angin kencang yang beberapa hari melanda daerah itu,” imbuhnya.

Sementara Drs Edy Sutanto, SH, selaku direktur LSM KPN mempertanyakan terkait penggunaan 2 Perpres sebagai dasar hukum, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di tahun anggaran yang sama di BPWS Suramadu. Apakah yang menjadi landasan atau dasar paket pekerjaan tersebut dikerjakan dengan 2 dasar hukum yang berbeda ? Pengenaan denda 1/1000 (satu per seribu) dari sisa progress pekerjaan (kontrak), tampaknya terkesan “memanjakan” bagi pelaksana.

Sesuai bagian ke empat terkait sanksi dalam perpres 54 tahun 2010 pasal 120 menegaskan, penyedia barang/ jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlam￾batan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

“Bukankah PPK punya hak untuk mengenakan den￾da per hari sebesar 1/1000 dari nilai kontrak ? apakah yang mendasari penggenaan denda sebesar 1/1000 darisisa progress pekerjaan?,” tanya Edy yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut. Lebih jelasnya ikuti laporan BN edisi mendatang. (es/bersambung edisi depan)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in BERITA UTAMA

To Top