Connect with us

Belanja Hibah Pemkot Palembang Tahun 2017 Berpotensi Rugikan Negara

101 views

SUMSEL

Belanja Hibah Pemkot Palembang Tahun 2017 Berpotensi Rugikan Negara

PALEMBANG, SUMSEL, BN-Belanja hibah yang di anggarkan dalam APBD seringkali menjadi jeratan hukum kepada pemberi karena administrasi yang melanggar aturan . Simak belanja hibah pada APBD Sumsel tahun 2013 yang telah menjerat dua tersangka yang diduga tiada bersalah dan diduga akan menjerat mantan kepala daerah ke hotel prodeo selaku pelaku utama.

Apakah hal ini juga akan terjadi di Kabupaten dan kota, tentunya tergantung pada OPD terkait yang mengelola belanja hibah. Apakah taat dengan aturan dan jelas penyaluranya ataukah seenaknya saja dan atas keingianan kepala daerah demi kepentingan politis.

Pemerintah Kota Palembang menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp 88.158.931.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 80.206.498.973,00 atau 90,98% dari anggaran. Belanja Hibah ini berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Dimana Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Menjadi pertanyaan dimanakah letak permasalahanya dalam penyaluran dana hibah tersebut. Maka jawabnya adalah proses administrasi penyaluran dana hibah melanggar aturan yaitu Permendagri No. 39 tahun 2012 yang merupakan dari Permendagri No. 32 tahun 2011.

Dinas Pendidikan menyajikan anggaran Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp 4.511.882.400,00, Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyajikan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp 8.634.421.450,00. Sealanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 20.464.472.005,00.

Dinas Lingkungan Hidup dan sebesar Rp 9.040.000,00 kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebesar Rp 231.139.000,00 kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 162.000.000,00 selanjutnya Dinas Perikanan sebesar Rp118.935.000,00. Dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.751.184.500,00 kemudian Sekertariat Daerah sebesar Rp152.000.000,0’

Menurut auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, hasil pengujian atas realisasi Belanja Hibah Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut sebesar Rp 35.885.349.355,00 itu melanggar aturan pemberian hibah.

Aturan yang di langar itu meliputi yaitu belum merinci daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat yaitu pada Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan, Hidup dan Kebersihan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Sekretariat Daerah.

Kemudian Walikota Palembang tidak menetapkan Surat Keputusan (SK) untuk penerima Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kepemudaan Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya Walikota Palembang tidak membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berdasarkan dokumen perjanjian pengadaan barang (kontrak) TA 2017, dokumen serah terima barang antara PPTK atau Kepala OPD menunjukkan bahwa terdapat pengadaan barang yang secara fisik telah berada di penerima hibah, namun belum didukung dengan BAST antara Walikota dengan penerima hibah dan NPHD.

Hal ini sangat jelas melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akibatnya realisasi Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada sembilan OPD sebesar Rp 35.885.349.355,00 berpotensi merugikan keuangan negara dalam aturan formilnya.

Sebagai perbandingan nyata adalah pemberian hibah pada APBD Sumsel 2013 yang menyeret 2 (dua) orang tersangka karena pelanggaran aturan formil pemberian hibah pada APBD Sumsel 2013. Apakah hal ini juga akan menyeret OPD terkait dalam pemberian hibah pada APBD Kota Palembang 2017.

Ketika di mintai pendapatnya, Deputy MAKI “Ir Feri Kurniawan” menyatakan “Bisa dan di mungkinkan masalah ini masuk ke dalam ranah hukum bila mengacu ke putusan MK yang menyatakan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan Formil dan Material”, ujar Feri.

“Hal ini terkait dengan pasal 3 UU Tipikor yang memfokuskan penindakan karena pelanggaran wewenang” ujar Feri lebih lanjut. “pada Pasal 3 UU Tipikor memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu dan dapat ditasfirkan dari adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara inherent selalu menggandung sifat melawan hukum.

Selain itu dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang mengkaitkan unsur menyalahgunakan kewenangan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga hanya berlaku bagi pegawai negeri. (Mas)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in SUMSEL

Advertisement




Trending

Advertisement Free counters!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top
%d blogger menyukai ini: