Connect with us

Anggaraan Untuk Swakelola Di Dinas PUPR Jombang Patut di Sorot  (1)

100 views

BERITA UTAMA

Anggaraan Untuk Swakelola Di Dinas PUPR Jombang Patut di Sorot  (1)

JOMBANG, JATIM, BN-Pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Kabupaten Jombang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pasalnya, kurang lebih 90 persen kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat seperti pembuatan waduk, pengerjaan jalan, irigasi, penyediaan alat dan sistem/sarana transportasi dan lain-lainnya belum mampu dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah kabupaten.

Akibatnya, kerjasama dengan swasta atau rekanan dalam bentuk kontrak amat vital dimana prosesnya dari pengumuman tender hingga implementasi dan evaluasi progam sangat rawan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sehingga kantor dinas dibawah naungan Pemkab Jombang ini diduga telah mengubah pola sistem terutama pada paket pengadaan barang dan jasa yang dulu dilakukan dengan metode pengadaan langsung atau penunjukkan langsung dijadikan swakelola.

Dengan perubahan sistem ini mungkin menurut pihak Dinas PUPR agar terhindar dari kerawanan korupsi maupun pungutan liar. Tetapi sebaliknya hal tersebut mungkin hanya sebatas siasat saja untuk mengelabuhi publik bahwa sekarang di Dinas PUPR Jombang tidak melakukan sistem pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang menurut pandangan publik rawan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga ada anggapan Dinas PUPR Kabupaten Jombang tahun ini “Bersih dan bebas dari KKN” yang mungkin bisa dianggap dengan permainan kotor.

Tetapi sebaliknya perlu diketahui oleh publik, bahwa Dinas PUPR tahun-tahun sekarang ini justru ada dugaan masih perlu mendapat sorotan. Sebab dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang dugaan KKN masih menggurita .

Menurut sumber Bidik Nasional LSM KOMPAK (Komunitas Pemuda Anti Korupsi) dilapangan maupun sumber dari dalam lingkungan dinas sendiri bahwa sistem swakelola yang dilakukan patut di curigai terutama soal anggaran di Dinas PUPR yang sangat besar saat ini. Sebab seperti apa yang dilaporkan kepada Bidik Nasional, bahwa masing-masing bidang seperti SDA, Sarpras Jalan, untuk pembangunan Jembatan dan Sekretariat anggarannya cukup besar.

Pertanyaanya, apakah pada pelaksanaan kegiatan proyek sudah sesuai di lapangan, sebab perlu kita lakukan kroscek di lokasi lebih dalam lagi nantinya.

Memang perlu dicurigai seperti terkait dengan volumenya dan adanya banyak jalan dan jembatan, saluran yang masih rusak dan berlubang tanpa adanya perbaikan. Padahal anggaran untuk pemeliharaan di masing-masing UPT sangat besar.

Pertanyaannya, apakah anggaran yang digunakan Dinas PUPR melalui Sekretariat maupun masing-masing bidang ada yang melalui UPT, sehingga kita nantinya ada kecurigaan jangan-jangan pada pelaksanaan proyek nanti obyeknya sama dan dikhawatirkan ada dobel anggaran pembelajaanya untuk melakukan kegiatannya.

Maka perlu kita lakukan cek di lapangan untuk membuktikan apakah ada indikasi penyelewengan atau tidak, atau apakah ada penggelembungan anggaran yang di swakelola.

Karena data di SIRUP detail lokasi diduga banyak yang tidak jelas by name by adresnya. Anehnya anggaran sebesar itu hanya di swakelola.

Menurut salah seorang sumber yang juga rekanan yang mewanti-wanti minta dirahasiakan identitasnya mengatakan, mungkin saja supaya tidak terbaca terkait feenya oleh BPK, BPKP, APH maupun KPK.

“Ada dugaan kuat justru swakelola lebih besar untungnya daripada penunjukkan langsung (PL),” katanya.

Supaya diketahui oleh publik, bahwa semua anggaran swakelola sudah sesuai rekapitulasi per komponen dengan rincian penggunaannya. Untuk itu perlu pembuktian baik kontrak maupun kwitansi yang memang kalau dimiliki pihak Dinas PUPR dibidang yang menanganinya. Begitu juga dengan SPJ perlu ada pembuktian yang jelas dan bisa di pertanggungjawabkan ada yang fiktif atau tidak.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang pernah dikonfirmasi melalui sambungan telepon Whatsapp tidak mau membalas.

Sedangkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Jombang ketika itu mengatakan kepada Bidik Nasional, untuk menunggu dahulu karena akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para Kepala Bidang (Kabid).

Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Jombang belum memberikan kabar seperti yang dijanjikan. (To/bersambung)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in BERITA UTAMA

To Top
%d blogger menyukai ini: