JATIM

Bupati Lamongan Mendapat Penghargaan WTN Dari Gubernur Jatim

LAMONGAN, JATIM, BN-Meski berstatus kota kecil, Pemkab Lamongan masih memberi prioritas penataan fasilitas publik transportasi. Ada sejumlah inovasi yang membuat Lamongan mendapat apresiasi Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementarian Perhubungan.

Atas prestasi itu pula, Bupati Fadeli mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Jawa Timur di Lapangan Plaza Politeknik Pelayaran Surabaya, Selasa (17/9).

ā€œPeningkatan pelayanan publik di bidang transportasi itu penting. Sebagai bagian pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi kita semua untuk berbuat lebih baik lagi bagi masyarakat Lamongan,ā€ ujar Bupati Fadeli.

Salah satu inovasinya dengan membangun fasilitas trotoar yang ramah difabel. Fasilitas guiding block untuk pejalan kaki difabel ini dibangun di sepanjang trotoar yang mengelilingi Alun-alun Kota Lamongan.

ā€œJika Anda melintas atau jogging di trotoar Alun-alun Kota Lamongan, disana ada ubin berwarna kuning dengan kontur yang lebih menonjol. Ini semacam garis pandu untuk memudahkan penyandang disabilitas,ā€ ujar Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan.

Masyarakat Lamongan juga mendapat kemewahan kawasan bebas kendaraan bermotor yang dilaksankan setiap Minggu pagi saat Minggu Ceria (Mince).

Pembinaan kedisiplinan juga secara rutin diberikan kepada pelajar dengan mengajak Duta Pelajar Tertib Lalu Lintas. Dinas Perhubungan Lamongan, lanjut Agus, juga memiliki Program Zona Aman Selamat Sekolah.

ā€œUntuk menjamin akurasi, Dinas Perhubungan telah memiliki unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor yang sudah berbasis IT,ā€ katanya menambahkan.

Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada provinsi dan kota/kabupaten yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik.

Proses seleksinya melibatkan lintas kementerian. Selain dari Kementarian Perhubungan, juga ada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), akademisi, dan pakar transportasi. (rdi)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button