JATIM

APBD Kota Surabaya Disahkan

Rapat Paripurna Pembahasan APBD kota Surabaya tahun anggaran 2020

SURABAYA, JATIM, BN-Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 November setiap tahunnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menorehkan sejarah dengan melakukan rapat paripurna pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berikut mengesahkannya menjadi APBD Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2020.

Sebelum disahkan, 8 fraksi membacakan tanggapan akhir dan komitmen fraksi di depan ketua sidang rapat paripurna. fraksi PDIP selaku pembicara pertama memberikan dukungan APBD agar Surabaya dapat menjadi lebih baik dibidang pariwisata, menyerap tenaga kerja, penguatan perekonomian kerakyataan, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, memperbaiki pelayanan publik, dan komitmen fraksi PDIP menerima dan menyetujui tentang APBD untuk ditetapkan menjadi perda.

Tanggapan fraksi PKB, RAPBD, anggaran Perda 2020 senilai 10,3 triliun adalah terbesar di seluruh kota di Indonesia, asumsi pertumbuhan ekonomi kota Surabaya 9 triliun 82 milyar, Keberatan atas raperda, terkait dengan pendapatan asli daerah 5 triliun belum spesifik, anggaran belanja modal, masih terdpat aroma sampah, RTH belum memandang perlu fasum, fasos dan kampung-kampung tengah di Surabaya serta optimalisasi promosi wisata religi. Fraksi PKB menerima dengan catatan.

Pendapat fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui pembicara Cucuk Supriono menyampaiakan peta APBD berfungsi sebagai dasar hukum, sebagai roda pemerintahan, dengan adanya Perda 2020, menjadi fungsi pengawasan, wujud azas akuntabilatas dan keterbukaan, menjadi pangkal dan tolak ukur serta PSI telah berusaha mengkaji guna membangun Surabaya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pendidikan, menambah dana pendidikan 21-25%, program penambahan mutu guru dan kesejahteraan guru, sektor perhubungan dan ketenagakerjaan menjadi lebih baik lagi.
Fraksi PSI menerima dan mengingatkan perda untuk meminta rancangan di serahkan kepada PSI.

Pendapat Fraksi PAN PPP lebih mengantisipasi tentang sosial budaya, terkait pilwali, PAN PPP mengingatkan jangan sampai ada anggaran diperlakukan tidak sebagaiamana mestinya, reses dewan, jasmas, dan bertujuan Surabaya menjadi kota wisata bukan kota transit,keputusan akhir fraksi PAN PPP menerima RAPBD 2020.

Pendapat fraksi gerindra melalui pembicara ajeng wirawati meminta memperhatikan sekolah negeri maupun swasta terutama upah guru disamakan dengan Upah Mininum Kota (UMK), kenaikan iuran BPJS kesehatan, Indonesia menjadi venue piala dunia 2021,pendestrian, penyelesaian PD pasar surya dan pasar induk oso wilangun, dan mengingatkan jangan ada rangkap jabatan.

“fraksi Gerindra menyetujui RAPBD menjadi perda APBD,” kata Ajeng.

Pendapat fraksi partai golkar, menanggapi rapat paripurna 31 oktober 2019 RAPBD, filosofi surplus dan defisit, jangan manja dengan Permendagri tentang pengelolaan inedependensi, agar masyarakat merasakan manfaat,Stadion Gelora Bung Tomo segera di percantik, Alokasi RAPBD bidang pendidkan segera direalisasikan, khususnya di wilayah Surabaya timur, berhati hati dan selektif, walikota agar lebih mensejahterakan Aparatur Sipil Negara di kalangan Pemerintah Kota Surabaya, merevisi perda yang sudah kadaluarsa dan mentaati semua perundang-undangan. Pendapat akhir fraksi Golongan Karya menyatakan menerima dan mendukung penuh RAPBD untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan pemerintah pusat dalam mewujudkan Surabaya menjadi tuan rumah dalam venue piala dunia U-20.

Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui pembicara Ibnu Shobir memberikan apresiasi setinggi-tingginyanya kepada Pemkot dan DPRD kota Surabaya, warga kota surabaya, Pemkot dan bonek atas aksi bersih-bersih GBTdalam rangka mensukseskan Surabaya menjadi tuan rumah piala dunia U-20, Evaluasi BUMD bisa memberikan kemampuan pendapatan. PKS menerima sebagaimana di lanjutkan untuk dievaluasi oleh gubernur jatim.

Fraksi terakhir yang menyampaikan pendapatnya adalah fraksi Demokrat Nasdem. Elok Cahyani mewakili fraksi menjabarkan pendapatan dari sektor PBB yang naik dan membebani warga, pengelolaan TPS, usulan pengadaan barang dan jasa lebih banyak daripada pembangunan dan catatan ASN rangkap jabatan. Fraksi Demokrat Nasdem menyetujui RAPBD untuk disahkan.

Adi Sutarwidjono Ketua DPRD Kota Surabaya

“Pengesahan RAPBD Kota Surabaya menjadi APBD kali ini adalah bersejarah, karena bertepatan dengan hari Pahlawan,” ujar Ketua DPRD kota Surabaya Adi Sutarwidjono usai memimpin rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Jl Yos Sudarso 1 Surabaya, Minggu 10 November 2019.

Total Anggaran APBD kota Surabaya untuk tahun 2020 sebesar Rp. 10,3 triliun, jumlah alokasi terbesar adalah di bidang pendidikan yakni kurang lebih sekitar 21 persen.

“Rincian dibidang pendidikan, mulai dari sarana prasarana, infrastruktur pendidikan, biaya pendidikan gratis dan guru,” ungkap ketua DPRD kota Surabaya.

Kemudian, anggaran lainnya yang besarannya terbesar kedua adalah di Bidang Kesehatan. Di bidang layanan kesehatan ini, alokasi anggarannya mencapai 10 persen dari total APBD 2020.

“Ketiga infrastruktur, termasuk yang digunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20 tahun 2021, yang anggarannya sekitar Rp. 100 Milyar,” pungkasnya. (boody)

Related Articles

Back to top button