Connect with us

Sejumlah Walimurid Siswa SMPN 7 Kota Kediri Permasalahkan Pembelian Seragam Sekolah

JATIM

Sejumlah Walimurid Siswa SMPN 7 Kota Kediri Permasalahkan Pembelian Seragam Sekolah

KOTA KEDIRI, JATIM, BN – Pemerintah Daerah Kota Kediri memberikan bantuan seragam kepada SMPN, SMPLB, MTS. Bantuan ini sangat bermanfaat sekaligus meringankan beban wali murid di masa Pandemi Covid-19. Anggaran sebesar Rp 2,8 milyar dialokasikan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar untuk pengadaan seragam diambilkan dari APBD tahun 2020.

Maksud Pemkot Kediri memberi bantuan seragam ini diharapkan semua lembaga sekolah jenjang SMP tidak mengadakan pungutan kepada orang tua murid, tetapi pada kenyataannya masih terdengar sejumlah lembaga sekolah tetap melakukan himbauan dan mengadakan kesepakatan dengan wali murid untuk membeli seragam di sekolah.

Menurut sumber BN, tidak sedikit orang tua murid mengeluhkan terkait pembayaran pembelian seragam untuk anaknya bersekolah, seakan-akan sekolah menjadikannya sebagai ajang mencari keuntungan, dengan terpaksa daripada anak mereka mendapat perlakuan berbeda apabila tidak mengikuti kesepakatan dengan sekolah mereka terpaksa menyetujui.

Y salah satu orang tua murid Senin 19/10/2020 mengatakan, “kemarin saya membayar untuk pembelian seragam di sekolah kurang lebih Rp. 900.000,- Katanya gratis kok tetap membayar, itupun tidak diberi kwitansi sama pihak sekolah yang menerima uang namanya Eko, jelas saya membayar kalau tidak diakui pun juga tidak apa-apa, situasi Covid-19 cari uang segitu susah” tuturnya kepada awak media.

Walimurid itu mengatakan, pembelian seragam melalui koperasi sekolah, tapi tidak diberi kwitansi.

Sampsi berita dibuat dan dikonfirmasikan lewat telepon maupun surat permohonan informasi terkait hak jawab Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Kediri , Senin 26/10/2020 sampai berita dimuat Adi Wasito selaku Kepala Sekolah belum bisa menemui dan memberikan klarifikasi.

Menurut Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014, Bab IV Pasal 4 Ayat 1 telah diatur, pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri orangtua murid atau wali murid. Pemerintah beralasan pengadaan pakaian seragam sekolah cenderung dimonopoli dengan harga jauh lebih mahal dibanding harga pasaran, maka untuk menekan praktik itu dikeluarkan permendikbud. (Nyoto)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in JATIM




loading…





Advertisement

Trending

Advertisement
To Top
%d blogger menyukai ini: