JATIMSURABAYA

JALIN KOLABORASI, WAKAPOLDA JATIM SAMBUT KUNJUNGAN DIRWASRIKHAL BPJS KESEHATAN

Wakapolda Jatim, Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menyambut baik kedatangan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kunjungannya Ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (28/07).

SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – 28/07/2022 – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Timur, Brigadir
Jenderal Polisi (Brigjen Pol.) Slamet Hadi Supraptoyo menyambut baik kedatangan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kunjungannya Ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ia menjabarkan bahwa saat ini tanggung jawab anggota Kepolisian sangat besar ketika menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Kondisi ini membuat anggota Kepolisian sangat rentan tertimpa masalah kesehatan karena tuntutan pekerjaan.

Hal inilah yang membuatnya mengapresiasi program jaminan kesehatan sehingga jajarannya mampu bekerja dengan tenang.

“Kami sangat bangga dan berterimakasih Pak Direktur dapat hadir di sini. Mudah-mudahan
ini dapat menjadi hal yang positif bagi Polda Jatim. Semoga dengan kunjungan dari Direktur
BPJS Kesehatan bisa menghadirkan sesuatu bagi Polda dan masyarakat Jatim,” ucapnya
pada Kamis (28/07).

Sementara, Mundiharno menjelaskan bila kunjungannya kali ini juga membahas terkait
dengan tindak lanjut dan pelaksanaan atas Instruksi Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurutnya peran Kepolisian dalam penerapan Inpres ini cukup besar terutama untuk mendongkrak jumlah kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Karena program Jaminan Kesehatan menjadi program prioritas Presiden, tiap tiga bulan kami
menyampaikan laporan progress penerapan Inpres ini ke Kantor Staf Presiden. Melalui Inpres ini Presiden menginginkan agar BPJS Kesehatan dan Lembaga serta Kementerian lainnya ikut memastikan seluruh penduduk Indonesia jadi peserta JKN,” tambah Mundiharno.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN, Mundiharno
mengharapkan kerjasama Kepolisian untuk membantu BPJS Kesehatan menggunakan
pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut menitikberatkan pada kondisi terciptanya win-win solution. Pemberi kerja yang terindikasi tidak patuh dalam pembayaran iuran, akan dilakukan pemanggilan dan dimediasi untuk penyelesaian kewajibannya.

“Polda yang sudah menjalankan kebijakan tersebut memberikan dampak peningkatan
kepatuhan Badan Usaha. Untuk mencapai ini dukungan dari seluruh jajaran polri sangat
diharapkan. Pulau Jawa yang penduduk dan pekerja sektor formalnya banyak adalah yang
menjadi prioritas dari program restorative justice ini,” ujar Mundiharno. ***

Laporan: ar/boody/rilis

Editor: Budi Santoso

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button