Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H Abdul Ghofur. Jum’at (9/9/2022)
LAMONGAN, BIDIKNASIONAL.com – Bantuan langsung tunai (BLT) bansos BBM bagi masyarakat terdampak dari kenaikan harga BBM harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H Abdul Ghofur diruang kerjanya, pada Jum’at (09/09).
Dijelaskan, pemberian bansos BBM untuk masyarakat dampak dari naiknya harga BBM tersebut jangan sampai nantinya justru malah membuat masyarakat ini tambah kecewa. Karena belum tepatnya sasaran kepada masing-masing penerima.
Lebih lanjut, data penerimanya bansos BBM kan ada di dinas sosial setempat.
Jadi menurut, menurut Ghofur, saya harus ada penjelasan secara rinci terkait dengan data-datanya siapa saja warga Lamongan yang mendapatkan, by name by addres (BNBA),” papar dia.
Ghofur kembali mengutarakan, pemutakhiran data penerima bansos perlu dilakukan agar akurat dan juga tepat sasaran.
Dengan demikian, terang dia, subsidi BLT BBM benar-benar dapat terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Sebagai penapung aspirasi masyarakat serta rakyat yang duduk di DPRD, sebutnya, dia yang bertugas mewakili suara rakyat, dirinya senantiasa mendukung apa yang sudah menjadi aspirasi serta harapan dari masyarakat di Kabupaten Lamongan.
“Kenaikan harga BBM, kembali saya jelaskan, akan sangat berdampak pada kenaikan beberapa komoditas.
Dianyaranya, terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Semua kebutuhan akan ikut naik juga.
“Berkaitan dengan bansos itu, seyogyanya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pula.
Sebelumnya, dalam aksi demo kemarin juga sudah saya menyampaikan, kami sangat mendukung aksi teman-teman mahasiswa yang menolak kenaikan BBM,” terang dia.
Dikesempatan berbeda, Hamdani Azhari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan saat dikonfirmasi bersama awak media soal data berapa penerima bansos BBM di Lamongan, Hamdani menyebutkan kurang lebih ada sebanyak 84 ribu penerima.
“Penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM di Lamongan diantaranya keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga menerima bansos sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kemensos.
Dengan jumlahnya yang ada berkisar 84 ribu an,” ujar Hamdani.
Diketahui, dampak dari kenaikan harga BBM, pemerintah akan menggelontorkan Rp. 24,17 triliun yang dipecah menjadi BLT sebesar Rp. 12,4 triliun dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan langsung tunai (BLT) BBM tersebut akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia dengan nilai Rp. 150 ribu selama empat kali, totalnya yakni Rp 600 ribu tiap KPM.
Penulis : Bang IPUL / Tian
Editorial : Budi Santoso
