JATIMJOMBANG

Soal Pengadaan Alat Diagnosa Jantung, Inspektorat & RSUD Jombang ‘Main Sinetron’?

JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Diduga
dapat angin segar dari Inspektorat, pihak RSUD Jombang memerintahkan Dian juru bicara untuk pasang badan agar aman dari sorotan media soal proses pengadaan alat diagnosa jantung yang menuai bau tidak sedap.

Juru bicara RSUD Jombang yang bernama Dian ketika dikonfirmasi Bidik Nasional (BN) (28/2) mengatakan, “Paket tersebut sudah melewati audit BPK dan dinyatakan tidak ada
masalah. Jadi silahkan saja kalau teman media bermaksud menulisnya, karena itu
merupakan hak profesi yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun,” tegas Dian, Juru
Bicara RSUD Jombang kepada BN.

Saat itu juga BN menanyakan terkait surat klarifikasi ke RSUD Jombang beberapa hari lalu dan belum mendapatkan balasan, dikatakan olehnya, “Terkait surat klarifikasi dari anda, nanti pihak Inspektorat yang akan
membalas surat klarifikasi itu,” ujar Dian.

Dian, Jubir RSUD Jombang

Pada kesempatan itu, Dian bahkan menunjukkan bukti surat garansi diluar yang selama ini diduga jadi bahan gunjingan tersebut. Pada surat garansi yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, tercatat bahwa produk GE Vivid E95 bergaransi 2 tahun, beserta tanggal pengiriman dan tanggal penginstalan produk.

Sementara itu terkait janji klarifikasi dari pihak Inspektorat tersebut mengenai surat
konfirmasi yang dikirim BN kepada Inspektorat Jombang, dimana isi surat meminta agar Inspektorat melakukan
validasi data soal proses pengadaan alat diagnosa jantung oleh RSUD Jombang.
Terutama soal dugaan terjadi mark up harga barang berdasarkan harga garansi yang
beredar.

Selain dikirim kepada Inspektorat, surat konfirmasi BN juga dikirim ke pihak RSUD Jombang. Meski pada akhirnya pihak RSUD memberikan keterangan melalui jubirnya Dian, namun untuk keterangan resmi secara tertulis tetap diarahkan ke satu pintu yakni menjadi domain pihak Inspektorat Jombang.
Tetapi hingga saat ini pihak Inspektorat kelihatannya masih “tutup mulut” tanpa
sehelai kertaspun untuk membalas surat klarifikasi dari BN. Sehingga baik Inspektorat yang dipimpin Abdul Majid Nindyaagung maupun pihak RSUD Jombang “Setali tiga uang”.

Pertanyaannya, apakah pihak Inspektorat sudah jujur atau bermain sinetron dalam hal melakukan audit, dan juga mengidentifikasi tipe- tipe kesalahan dan ketidakberesan yang diduga terjadi pada soal proses pengadaan alat diagnosa jantung.

Dalam hal ini, pihak Inspektorat patut
dipertanyakan kinerjanya. Baik RSUD Jombang maupun Inspektorat di bawah
satu payung Pemkab Jombang. Timbul kecurigaan mulai muncul, diduga Inspektorat
memback-up RSUD Jombang dalam hal proses pengadaan alat diagnosa jantung.

Kalau memang itu terjadi, selebihnya anggaran untuk pengadaan alat diagnosa jantung dari hasil “Entit- entitan” tersebut sebagian diduga kuat dibuat banca’an oleh
oknum- oknum pejabat nakal yang bercokol disana.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir tahun 2022 lalu, RSUD Jombang telah melakukan pengadaan alat diagnosa jantung secara epurchasing katalog yang proses pelaksanaannya diduga ada praktik penyimpangan.

Diketahui, paket ini bersumber dari bantuan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 4,4 milyar. Dugaan penyimpangan mencuat, karena alat kesehatan bernama GE Vivid E95
yang didatangkan dari negara Norwegia melalui agen yang beralamat di Jakarta
tersebut diduga harga aslinya tidak sesuai dengan harga pada ekatalog. Dan selisihnya terbilang cukup besar yakni Rp 1,1 milyar.

Pada surat garansi produk yang sempat beredar dikhalayak ramai itu, GE Vivid E95 disebut hanya seharga Rp 3,2 milyar, sedang pada lapak ekatalog disebutkan bahwa harga GE Vivid E95 mencapai Rp 4,3 milyar. Surat garansi tersebut mengatasnamakan pihak penyedia yaitu PT GE Operations Indonesia.

Surat garansi nomer 110/ GEHC-IND/III/2022 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2022 itu menyebut bahwa GE Vivid E95 dipatok seharga Rp 3,2 milyar dan bergaransi
2 tahun. Hanya saja, surat garansi tetsebut belum bisa dipastikan soal validitas dan
keabsahannya.Sejauh ini, hal itu masih menunggu jawaban dari Inspektorat Jombang.

Disisi lain, kasus ini terbilang menarik karena selama ini pengadaan Ekatalog cenderung diwarnai praktik “Pat Gulipat”. Bahkan bukan rahasia umum bahwa pembelian lewat epurchasing katalog seringkali berujung permainan cash back (uang kembali).

Pada kasus ini, dugaan selisih harga tersebut diduga merupakan bagian dari praktik cash back. Tentu, untuk memastikan terjadi dugaan mark up harga atau terjadi modus cash back, perlu dilakukan pembuktian yang terukur. Dan secara jejak digital, RSUD Jombang terbilang tidak salah karena melakukan pembelian sesuai harga ekatalog.

Sayangnya, hingga sejauh ini konfirmasi dari PT GE Operations Indonesia belum bisa dikantongi. (Bersambung edisi depan)

Laporan: Tok

Editor: Budi Santoso

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button