JATIMJOMBANG

Pengadaan “Climbing Wall Speed” Disporapar Jombang Tidak Beres, APH Diminta Usut Tuntas 

Kantor Disporapar Jombang (Foto: Tok)

JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Jika masalah korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara ( ASN) dianggap hal yang biasa adalah persepsi yang memprihatinkan dan merupakan salah satu tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun secara hukum korupsi dikatagorikan sebagai kejahatan luar biasa, mayoritas kasus pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun, para pelakunya berasal dari kalangan pejabat eselon atau ASN.

Modus korupsi di lingkungan pemerintahan pada Pengadaan barang dan jasa adalah paling rawan. Berbagai modusnya sangat beragam, bagi setiap eselon ASN mungkin sudah faham, mulai dari penyimpangan prosedur tender, mark- up harga, penunjukan langsung yang tidak sah, hingga laporan fiktif dan pemotongan anggaran, menurunkan spesifikasi barang, serta melakukan persekongkolan antar penyedia atau kolusi dengan pejabat setempat yang terkait menangani pengadaan barang. Modus ini dapat terjadi pada semua tahap, mulai dari persiapan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak,selain itu tidak sesuai prosedur standar dalam menentukan pemenang tender atau lelang.

Seperti disalah satu dinas di Pemkab Jombang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ( Disporapar) mendapat sorotan tajam dari publik soal tender pengadaan barang ” Climbing Wall Speed” tahun 2024 lalu. Pasalnya hingga saat ini bukti fisik bangunan itu belum diketahui.

Yang mengherankan Bambang Nurwijanto , Kepala Disporapar Jombang yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) di Disporapar Jombang adalah Aparatur Sipil Negara ( ASN) ketika di konfirmasi oleh Bidik Nasional ( BN) terkait pengadaan barang Pembangunan Climbing Wall Speed, dimana lokasinya?, apa nama pemenang tender? dan dimana alamat kantor nya? PPK Bambang tidak mau menyebutkan secara terbuka.

Menurut salah satu aktifis LSM Jawa timur, ” Kelihatan nya Kadisporapar/ PPK pengadaan barang Climbing Wall Speed ada yang di sembunyikan. Alasan PPK menyembunyikan identitas pemenang tender dari wartawan, mungkin ada modus dibalik keinginan PPK tersebut. PPK mungkin enggan mengungkapkan pemilik CV pemenang tender proyek pengadaan barang Climbing Wall Speed , kelihatannya ada hubungan pribadi, mungkin keluarga, atau bisnis antara dirinya, pejabat Pemkab jombang, atau pihak- pihak terkait dengan pemilik perusahaan pemenang tender. Ini bisa mengindikasikan adanya kolusi atau nepotisme dalam proses pengadaan Climbing tersebut,” ujar aktivis yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Dikatakan sumber BN, Sikap yang dilakukan oleh PPK / Kadisporapar Jombang , adalah sikap yang mencoba . menutup – nutupi kerahasiaan yang tidak wajar , dapat menjadi sinyal adanya praktik korupsi,suap atau penggelembungan dana proyek ( mark- up) . Pengungkapan pemilik proyek akan membuka jalan bagi penelusuran aliran dana dan potensi kerugian negara.

Selain itu PPK Disporapar Jombang Bambang Nurwijanto juga diduga sengaja melakukan aksi tutup mulut dan tidak mau menyebutkan siapa pemilik CV tersebut,atau apa nama CV itu,dan dimana domisilinya. Ada dugaan kuat Proyek Pengadaan Barang Climbing Wall Speed senilai Rp 601.788.000,- yang bersumber dari Dana APBD 2024, metode E- Purchasing.

Foto ilustrasi bangunan panjat tebing (Climbing)

Sementara dari pertimbangan nya, soal pembelanjaan harga Climbing mungkin ada perkiraan beberapa macam harga ,dan patut menjadi bahan pertimbangan atau acuan, disitu apakah pada pembelian/ belanja Climbing Wall Speed itu wajar, apakah nanti ada mark- up atau tidak pasti diketahui,jika aparat hukum turun melakukan penyelidikan.

“Sebab pada proses pengadaan nya tersebut diduga kuat ada permainan yang kurang beres, sehingga layak Aparat Hukum turun untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan penyelidikan ” ungkap sumber itu.

Menurut tokoh masyarakat Jombang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, ” Pengadaan barang pembangunan Climbing tersebut diduga kuat adalah proyek titipan dari pejabat tinggi atau politisi tertentu ,dan PPK berupaya melindungi identitas pihak – pihak terkait dengan pemilik perusahaan pemenang tender, ini bisa mengindikasikan adanya kolusi atau nepotisme dalam proses pengadaan Climbing Wall Speed, PPK berupaya melindungi identitas dari pihak- pihak yang kuat tersebut dari sorotan publik dan media” ujar tokoh itu.

Menurut salah satu pakar hukum A Marwata, pernah menyampaikan pada salah satu media (13/6/2024), “Soal pengadaan barang dan jasa melalui platform E- Katalog yang di sebut kadang subur praktik korupsi, masih banyak modus korupsi yang dilakukan, meskipun pengadaan barang dan jasa menggunakan platform elektronik. Dulu ada E- Procurement,jadi semua dokumen harus di- upload melalui komputer, tapi yang terjadi ternyata sistem tersebut juga bisa di akali . Para vendor membuat kesepakatan di luar, mengatur harga, dan mengatur siapa yang menang,” ujarnya. (Tok)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button