JATIMMADIUN

Rutin Cek Status Kepesertaan JKN, Pastikan Akses Layanan Tanpa Kendala

MADIUN, BIDIKNASIONAL.com – BPJS Kesehatan Cabang Madiun menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan dan strategi pemberian informasi status kepesertaan terkait penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Magetan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor agar masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif serta tidak mengalami kebingungan saat mengakses layanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menegaskan bahwa perubahan status kepesertaan PBI JK perlu direspons dengan langkah komunikasi yang terintegrasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, hingga pemerintah desa dan kecamatan. Menurutnya, penyampaian informasi yang tepat dan seragam sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya bagi peserta yang terdampak penonaktifan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk secara rutin melakukan pengecekan status kepesertaan melalui kanal layanan tanpa tatap muka seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA, maupun Care Center 165. Dengan memastikan status kepesertaan tetap aktif, peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administrasi dan tidak perlu menunggu hingga membutuhkan pelayanan baru melakukan pengecekan,” ujar Ita.

Ita menjelaskan bahwa peserta JKN yang berstatus nonaktif dapat segera melakukan reaktivasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Masyarakat dapat mengusulkan kembali sebagai PBI JK melalui pemerintah daerah, beralih menjadi peserta PBPU/BP Pemda, maupun mendaftar sebagai peserta mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan dan desa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di wilayahnya. Sinergi tersebut dinilai krusial agar setiap keluarga memastikan dirinya tetap terlindungi sebagai peserta JKN aktif dan memahami langkah yang harus ditempuh apabila status kepesertaannya berubah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dr. Rohmad Hidayat, menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025 Kabupaten Magetan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan 98,95%. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, S.Sos., M.AP, menjelaskan bahwa lebih dari 18 ribu peserta PBI JK dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penetapan peserta PBI JK mengacu pada desil 1–5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga pemerintah desa diimbau aktif melakukan usulan reaktivasi maupun pengusulan baru melalui aplikasi SIKS-NG agar bantuan iuran tetap tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Magetan, Mohamad Samsodin, S.ST., M.Si., menyampaikan bahwa BPS akan melakukan ground check dalam dua tahap guna memastikan validitas pemeringkatan kesejahteraan sosial atau desil. Tahap pertama menyasar peserta PBI JK dengan riwayat penyakit kronis-katastropik, kemudian dilanjutkan tahap kedua bagi seluruh peserta terdampak penonaktifan, sehingga proses penyaluran bantuan iuran dapat berjalan lebih akurat dan berkeadilan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi masyarakat terkait pentingnya pengecekan status kepesertaan secara berkala. Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, diharapkan setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan masyarakat semakin proaktif dalam menjaga keaktifan kepesertaan JKN sebagai bentuk perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.(rn/tk/red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button