Suasana demo mahasiswa siang tadi di depan Grahadi (foto: dji)
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Ratusan mahasiswa melakukan demo di depan gedung negara Grahadi Rabu(17/6) siang. Ada 7 tuntutan yang mereka suarakan diantaranya adalah pengusutan kasus MBG yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional dan wakilnya serta teraangka lain yang sudah ditetapkan oleh yang berwajib.
Demo depan Grahadi semdiri sendiri sudah diantisipasi oleh petugas keamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemasangan kawat berduri yang melintang dari pintu sisi kiri sampai kanan.
Salah seorang pendemo mengemukakan, mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ketika berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, hingga hak asasi manusia dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada rakyat sekaligus upaya menjaga semangat reformasi,” katanya.
Kendati demikian pihaknya mengimbau seluruh massa aksi dapat mengikuti arahan koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang kritis, damai, dan bermartabat.
“Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa,” tambahnya.
Adapun Tuntutan Aksi demo diantaranya adalah menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
Kemudian mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor, Kami juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) Khususnya SWL Surabaya, Negara wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
Mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.
Selain itu menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, Pemerintah harus segera membangun sistem mitigasi yang jelas dan memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta bebas korupsi.
Kemudian mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil. (dji)
