
KEDIRI, BIDIKNASIONAL.com – Pihak Soto Mantenan akhirnya buka suara memberikan klarifikasi resmi mengenai polemik somasi merek terhadap usaha Pukis Mantenan yang belakangan menyita perhatian publik di Kediri.
Kuasa hukum Soto Mantenan, Moh. Rofi’an, menegaskan bahwa langkah hukum berupa somasi yang dilayangkan pihaknya merupakan bentuk peringatan atas dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sekaligus mekanisme perlindungan merek resmi yang dilindungi undang-undang.
”Somasi merupakan bentuk peringatan hukum atas adanya dugaan pelanggaran hak orang lain. Langkah ini kami ambil setelah timbul kerancuan di masyarakat, di mana ada pelanggan Soto Mantenan yang mempertanyakan apakah Pukis Mantenan merupakan bagian dari unit usaha klien kami,” ujar Rofi’an saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu (10/10/2026).
Merek Sudah Terdaftar Resmi di DJKI
Rofi’an menjelaskan bahwa merek Soto Mantenan telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai detail cakupan kelas produk, pihak Soto Mantenan mempersilakan publik maupun pihak terkait untuk mengeceknya secara langsung melalui pangkalan data DJKI.
Ia menampik anggapan bahwa pihaknya berniat menjatuhkan atau menghambat pelaku UMKM lokal. Sebaliknya, Soto Mantenan justru mendorong perkembangan UMKM, namun dengan catatan tetap menghormati batasan hukum dan tidak mengabaikan hak atas merek yang sudah terdaftar.
”Kami tidak ingin UMKM terhambat, justru kami ingin UMKM berkembang. Namun, perlu digarisbawahi, jangan sampai perkembangan itu melanggar hak orang lain dengan menggunakan nama atau merek yang mirip dengan milik klien kami,” tegasnya.
Buka Opsi Pendaftaran Merek dan Pertimbangkan Langkah Hukum
Mengenai mediasi, Rofi’an mengungkapkan sebenarnya kedua pihak sempat mengagendakan pertemuan tatap muka. Namun, agenda tersebut batal lantaran pihak Pukis Mantenan berhalangan hadir. Pihak Pukis Mantenan kemudian mengirimkan video permohonan maaf.
Meski begitu, Rofi’an selaku kuasa hukum menerima permohonan maaf dari pihak Pukis Mantenan, akan tetapi narasi di dalam video permohonan maaf terlalu panjang dan diframing seolah-olah menyudutkan klien kami seakan klien kami menindas pedagang kecil.
Ia menyarankan agar pemilik Pukis Mantenan menguji legalitas nama usahanya secara resmi ke DJKI:
”Jika memang ingin mempertahankan nama tersebut, silakan coba daftarkan ke Dirjen HAKI. Jika pihak HAKI meloloskan, berarti mereka berhak. Namun jika belum dicoba lalu mengklaim produknya berbeda, hal itu tetap perlu diuji secara hukum.”
Terkait kelanjutan kasus ini, pihak Soto Mantenan masih mempertimbangkan apakah akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum atau menyelesaikan melalui mekanisme lain.
”Harapan kami pihak pukis mantenan harus terus berkembang tanpa menggunakan merk yang sudah menjadi hak milik klien kami. Kami berniat melakukan edukasi hukum tetapi sangat disayangkan informasi yang berkembang di media terkesan provokatif dan memojokkan klien kami” pungkas Rofi’an. (Nyoto)


