DPRD Sidoarjo Bahas Dua Raperda Strategis dalam Rapat Paripurna 21 Oktober 2026


SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting pada Rabu, 21 Oktober 2026. Sidang yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut menjadi momentum strategis dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Fasilitasi Pesantren dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Agenda ini menunjukkan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan keagamaan serta meningkatkan kualitas tata kelola ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta para anggota dewan.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian publik adalah penyampaian laporan Komisi D terkait pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren. Raperda ini merupakan inisiatif Komisi D DPRD Sidoarjo yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan dan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Abdillah Nasih menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren telah tuntas dan tinggal menunggu proses pengesahan. Menurutnya, regulasi ini diharapkan menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap eksistensi dan perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo.
Abdillah Nasih bahkan menyebut bahwa pengesahan Raperda tersebut dapat menjadi hadiah istimewa menjelang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026.
Raperda Fasilitasi Pesantren disusun sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam regulasi nasional tersebut, pesantren memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, serta lembaga pemberdayaan masyarakat.
“Pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Pesantren telah tuntas dan tinggal menunggu proses pengesahan.” ujarnya.
Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan mampu memperkuat peran pesantren dalam ketiga aspek tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Regulasi ini diharapkan menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap eksistensi dan perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo. Pengesahan Raperda tersebut dapat menjadi hadiah istimewa menjelang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026.” ucap Abdillah Nasih.
Juru bicara Komisi D, Zahlul Yussar, menjelaskan bahwa proses penyusunan Raperda telah dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, akademisi, serta perwakilan pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa substansi aturan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pesantren dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Selain memperkuat kelembagaan pesantren, Raperda ini juga diharapkan membuka ruang dukungan yang lebih luas dari pemerintah daerah. Bentuk fasilitasi dapat mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, program pembinaan, pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren, hingga peningkatan kualitas pendidikan santri.
Dengan adanya payung hukum yang jelas, pesantren diharapkan semakin mampu berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing.
Agenda penting lainnya dalam rapat paripurna tersebut adalah penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) II mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Raperda ini menjadi salah satu regulasi yang dinilai penting mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri yang memiliki jumlah tenaga kerja cukup besar. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
“Selain memperkuat kelembagaan pesantren, Raperda ini juga diharapkan membuka ruang dukungan yang lebih luas dari pemerintah daerah. Bentuk fasilitasi dapat mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan sarana prasarana, program pembinaan, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas pendidikan santri.” ucap Zahlul Yussar.
Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Berbagai isu seperti perlindungan tenaga kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, hingga penguatan pelayanan ketenagakerjaan menjadi aspek yang diharapkan dapat terakomodasi dalam regulasi tersebut.
Kehadiran aturan yang komprehensif diyakini akan mendukung iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja di Kabupaten Sidoarjo.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perannya tidak hanya sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Baik Raperda Fasilitasi Pesantren maupun Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sama-sama memiliki nilai strategis karena menyentuh dua sektor penting, yakni pendidikan dan ketenagakerjaan.
Masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan lebih lanjut terkait pembahasan maupun jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat mengakses informasi resmi melalui situs DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, dokumentasi rapat paripurna juga dapat disaksikan kembali melalui kanal YouTube DPRD Sidoarjo yang secara rutin menayangkan berbagai kegiatan dewan. Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan semakin dekatnya proses pengesahan Raperda Fasilitasi Pesantren serta berlanjutnya pembahasan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, masyarakat Sidoarjo menaruh harapan besar agar kedua regulasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata. Regulasi yang lahir dari proses pembahasan yang matang diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga Kabupaten Sidoarjo. (yah)



