KLATEN, JATENG, BN – Ribuan tenaga honorer kategori II (K2) di Klaten menggelar aksi turun ke jalan, Selasa (25/9). Aksi diawali dari kawasan Alun-alun kota Klaten menyusuri Jl. Pemuda menuju halaman Pemkab Klaten.
Selain menuntut agar K2 dapat diangkat menjadi PNS, mereka juga meminta agar kesejahteraan K2 dapat ditingkatkan.
Perwakilan honorer K2 melakukan audiensi dengan Sekda Klaten, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di ruang B2 Setda Klaten.
Ketua Forum Honorer K2 Klaten, Hasanudin meminta penerimaan CPNS melalui jalur umum ditunda dengan mengutamakan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga menolak kebijakan pemerintah untuk menjadikan tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka menganggap keputusan tersebut tidak manusiawi karena adanya batasan usia 35 tahun.
“Kami meminta tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS tanpa batas usia. Jumlah honorer K2 di Klaten ada 1.190 orang. Mereka telah mengabdi puluhan tahun tapi belum juga diangkat PNS,” kata Hasanudin, honorer yang bertugas sebagai tenaga Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Manisrenggo.
Tenaga honorer K2 lainnya, Bayu Nurcahyanto meminta kejelasan nasib 296 honorer K2 formasi 2013/2014 yang sudah dinyatakan lulus namun tak kunjung diangkat menjadi PNS. Bayu menuturkan, para honorer K2 bakal melakukan mogok kerja hingga ada kejelasan soal tuntutan mereka. Sebagian honorer K2 sudah melakukan mogok kerja sejak Senin (24/9).
“Kalau tuntutan kami untuk diangkat menjadi PNS tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja bahkan akan golput di Pemilu 2019,” kata Bayu.
Sekda Klaten Jaka Sawaldi mengatakan, pembatalan pendaftaran penerimaan CPNS umum bukan kewenangan Pemkab. Sebab pendaftaran CPNS umum merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami pada prinsipnya akan memfasilitasi. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Sekda. (rkt)
