SURABAYA, JATIM, BN – Gelaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo, Jatim, Kamis (14/03/2019) sore, di tutup dengan acara joget bareng bersama ibu-ibu kader KB.
Nuansa bertemakan Sosialisasi Advokasi Dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bersama Mitra Kerja Tahun 2019 menambah kegembiraan Lucy Kurniasari selaku anggota DPR RI komisi IX yang memang telah di undang oleh BKKBN Jatim selaku mitra kerja ketika audience berebut menjawab beberapa pertanyaan dari anggota DPR RI ini.
Kebahagiaan Ning Surabaya Tahun 1986 ini disampaikan kepada wartawan tatkala beberapa pertanyaan yang diberikan baik olehnya maupun BKKBN kepada undangan atau warga Gempol Sari Tanggulangin, dijawab semuanya tanpa terlewat.
Mulai pertanyaan dengan materi program kampung KB, macam-macam alat kontrasepsi serta sampai masalah anak dimana warga sendiri memiliki anak rata-rata hanya dua anak.
“Semua pertanyaan kami jawab semua. Ini menandakan warga di sini sudah mendapatkan pengetahuan, baik komunikasi, informasi ataupun edukasi dari BKKBN Propinsi Jatim soal KB, kuncinya sukses program ini ada pada mereka (masyarakat) mas,” jelas Lucy dengan raut muka berseri-seri.
Ia berharap agar BKKBN terus meningkatkan kinerjanya tentang kontribusi pengendalian kuantitas penduduk, dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan (IPM) di propinsi Jawa Timur.
Peningkatan IPM di Jatim menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan pembangunan manusia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda membaik dan tentu saja tidak terlepas dari kontribusi komponen penentunya.
Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jember, Ronald Stefen Rigo, pada sambutannya menjelaskan, kerjasama dan evaluasi yang dilakukan komisi IX DPR RI, merupakan kerja berkelanjutan.
Ronald menyinggung tentang konsep berkesinambungan mulai dari pencegahan dan penanganan, yakni memberikan pendampingan anak, ibu dan balita dalam menyampaikan program terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) memerlukan keterlibatan serius semua stakeholder.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPMD3PAKB) Kabupaten Sidoarjo, dr Ika Harnasti menerangkan dalam sosialisasinya kali ini, tugas dinas bukan membatasi kelahiran. Lebih kepada mengatur kelahiran penduduk. Masyarakat perlu mengetahui program pemerintah yang tengah dijalankan.
“Mengenalkan pada masyarakat pentingnya program KB, seperti berapa jumlah alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, minimal usia perkawinan, jarak kelahiran dan masih banyak lagi hal lainnya terkait kependudukan dan keluarga Indonesia hukumnya adalah wajib,” terangnya. (boody)
