Manipulasi, Hingga Rekayasa Kegiatan?
PASURUAN, JATIM, BN – Alih – alih Pengembangan Sumberdaya Aparatur, (Petugas Lapangan) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan diduga gunakan uang daerah ratusan juta untuk “plesiran” ke Jogja. Kegiatan ini patut diduga tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran DLH Kabupaten Pasuruan yang telah disusuan /direncanakan secara legal.
Menurut Drs. Edy Sutanto, SH, Direktur LSM Komisi Pengawas Nasional (KPN) saat ditemui wartawan koran BIDIK NASIONAL mengatakan, jika laporan informasi ini benar dan dapat dibuktikan ditengarai oknum DLH telah marekayasa kegiatan.
“Sebagai penanggungjawab anggaran, DLH Kab. Pasuruan harus bisa membuktikan bahwa kegiatan itu legal. Jika tidak, maka jangan salahkan publik ketika beranggapan telah terjadi rekayasa program” tegasnya.
Aparat Hukum, lanjut Edy, harus mendalami temuan ini untuk mendapatkan kebenaran dari suatu informasi. Ada tidak pelanggaran hukum dibalik program yang menelan anggaran daerah ratusan juta itu ?. tanyanya.
Berdasarkan laporan informasi yang diterima Redaksi koran ini mengungkap bahwa Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Petugas Lapangan) ke Bantul Jogja, Jum’at (15/03) di Ds. Mantraman yang diikuti sekitar seratus lima puluhan orang itu ada indikasi penyimpangan. Pasalnya, yang dimaksud DLH Kab. Pasuruan dengan “KAJI TIRU” itu tak lebih “akal – akalan” saja. Terbukti, tak ada kegiatan yang berkesesuaian dengan program itu, yang benar adalah rekreasi.
“Kegiatan KAJI TIRU DLH untuk rekan – rekan Petugas Lapang yang terdiri dari Pramu Taman dan Kebersihan, Jum’at (15/03) ke Dsn. Mantraman, Kabupaten Bantul kemarin itu akal – akalan. Jika dikatakan bertujuan untuk Pengembangan Suberdaya Aparatur, ” ungkap sumber BN meminta namanya dirahasiakan.
Lebih lanjut sumber koran ini mengungkapkan dengan baik bahwa sesampainya di lokasi yang ditentukan, peserta hanya diperlihatkan mesin “rusak” dan bahan pengolahan “lawas” yang sudah usang serta tumpukan sampah.
Menanggapi itu, Jum’at (22/03) Aris Moestikanistyas, Sekretaris DLH Kab Pasuruan dikonfirmasi wartawan tampak gugup ketika menjelaskan fakta informasi yang diungkap sumber BN. Beruntung tak lama berselang Abdul Kadir, PPK Program ini dengan sigap turut “nimbrung” untuk back up pimpinannya itu. Sayangnya tidak banyak yang bisa dijelaskan oleh Abdul Kadir dengan alasan dirinya tidak ikut mendampingi kegiatan itu.
“Terus terang saya tidak tahu jika mesin pengelolaan sampah di sana rusak atau tidak dapat digunakan, karena selain tidak ada laporan, saya juga tidak ikut mendampingi peserta, ” akunya.Sangat di sayangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kadir terlihat tak cakap menerangkan, lantaran saat pelaksanaan program itu pihaknya tidak ikut.
Terpisah Plt. Kepala DLH, Indra Hernandi, yang kini menduduki jabatan Kabag Administrasi, Keuangan dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pasuruan saat hendak dikonfirmasi “ngumpet” dan/atau menghindar dari wartawan setelah mendapat laporan Kadir. Untuk mengungkap kasus yang sekarang jadi rasan-rasan di Kab Pasuruan ini ikuti edisi BN pekan depan (*/toddy)
