Usai Rakornas Penanggulangan Karhutla di Jakarta, Bupati Labuhanbatu Akan Tindak lanjuti Instruksi Presiden
LABUHANBATU, SUMUT, BN-Usai mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) penanggulangan kebakaran hutan lahan (karhutla) tahun 2020 di Jakarta, Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT menegaskan, akan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.
“Apa yang diinstruksikan Presiden, akan kita tindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi serupa di tingkat Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,” ucap Andi Suhaimi melalui Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu, Atia Mukhtar Maulana kepada wartawan, Jumat (7/2/2020) siang di ruang kerjanya.
Dijelaskan Atia, rapat koordinasi yang akan digelar itu nantinya, melibatkan berbagai pihak terkait dari unsur TNI-Polri, kalangan dunia usaha, organisasi perangkat daerah, camat kepala wilayah, tokoh masyarakst serta pihak-pihak lainnya.
Dalam keterangannya itu, dia menyebutkan, dirinya selaku Plt Kepala BPBD, hadir dalam rakornas yang digelar di Istana negara, mewakili Bupati Labuhanbatu.
Selain dirinya, turut pula diundang mengikuti rakornas, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Agus Darojat SIK SH MH, Dandim 0209 / LB, Letkol Inf Santoso.
Rakornas penanggulangan karhutla ini, dibuka Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi) di Sentul International Convention Center (SICC), Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Rakornas itu juga dihadiri seluruh Pangkotama jajaran TNI AD, para Danrem, Dandim, termasuk dari Basarnas, pimpinan Polri seluruh Indonesia, BPBD Provinsi dan kabupaten hingga Pramuka, anggota legislatif, wirausaha, jurnalis, kalangan akademisi dari berbagai institusi dan sejumlah warga setempat.
Dalam acara pembukaan, Presiden Jokowi turut didampingi Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Munardo dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Presiden Jokowi memberikan pengarahan dan perencanaan terkait penanggulangan bencana tingkat nasional sepanjang tahun 2020, kemudian dilanjutkan paparan oleh Menteri Sosial RI, Jualiri Batubara. (M.SUKMA)
