SURABAYA, JATIM, BN-Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, di Ruang Libi 1 BKKBN Jatim, Selasa (17/3).
Teguh panggilan akrab Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang dilantik yaitu Nyigit Wudi Amini, S.Sos, Msc jabatan baru : Kepala Balai Diklat KKB Malang, dr. Sofyan Rizalanda jabatan baru: Kasubbag Perencanaan, Ika Wahyu Natalia, S.IP, M.Med.Kom jabatan baru: Kasubid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta.
Lebih lanjut Teguh menuturkan, pejabat yang baru dilantik dan disumpah senantiasa mendukung pencapaian visi dan misi organisasi sebagai motor penggerak organisasi.
Oleh sebab itu, para pejabat harus memiliki integritas, disiplin dan loyalitas terhadap ketentuan aturan organisasi yang berlaku.
Pelantikan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi adalah bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan kebutuhan organisasi. “Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai, ” ungkap Teguh.
Menurutnya, pejabat yang dilantik dan disumpah pada hari ini telah melalui proses seleksi. Untuk itu pihaknya meminta agar pejabat baru yang dilantik dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja seoptimal mungkin.
Selain itu pejabat baru tersebut harus memegang teguh amanat jabatan yang dipercayakan dan dijalankan secara benar dan profesional, sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan Program Bangga Kencana di Jawa Timur.
“Etos dan etika kerja harus dijaga di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, supaya program Bangga Kencana terwujud dan tercapai,” pesannya.
Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk menaikkan level Reformasi Birokrasi Perwakilan BKKBN Jawa Timur menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Sebelumnya tahun 2019 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
“Untuk itu, saya minta agar pejabat baru dapat berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan penuh amanah dan profesional,” tegasnya. (dji)
