JOMBANG, JATIM, BN-Pengadaan barang dan jasa tahun 2020 di Dinas Perhubungan (Dishub) Kab Jombang menjadi sorotan publik, karena diduga rawan korupsi.
Seperti pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan halte bus di wilayah Ploso salah satu sarana yang berkaitan dengan sarana transportasi.
Dibangunnya sebuah halte bus masyarakat terutama pelajar merasa senang, tetapi disisi lain adanya negara dirugikan kemungkinan ada. Inilah termasuk menjadi tanggung jawab kita bersama, karena anggaran dari pembangunan sebuah halte itu diambil dari uang rakyat, dari berbagai pembayaran pajak ke negara.
Betapa ironisnya jika uang dari kucuran keringat rakyat itu diduga dibuat bancak’an para oknum pejabat setempat. Kita lihat seperti adanya pengadaan barang jasa dengan nama paket Pembangunan Halte dengan jadwal ditentukan 1 Oktober 2020 oleh satuan kerja Dishub Jombang di wilayah ploso. Katagori Pekerjaan Konstruksi . Metode pengadaan langsung, tahun anggaran APBD-P 2020 , Nilai Pagu Paket Rp Rp 47.500.000,00,- Nilai HPS Paket Rp 47.406.730,59,- di dalam data informasi paket keterangan lokasi tidak dimunculkan.
Disini ada indikasi di sembunyikan lokasinya, kemungkinan agar tidak diketahui oleh kontrol sosial media.
Perlu diketahui, di informasi paket tertera untuk pembangunan halte tersebut sebenarnya dimulai tanggal 1 Oktober 2020, ternyata diduga pada bulan November baru dikerjakan. Bahkan pada pembangunan halte tersebut tidak dipasang papan pengumuman proyek, sehingga tidak diketahui RAB, Volume, anggaran nya berapa tidak diketahui. Jadwal pengerjaan dan jangka waktu selesai pekerjaannya pun tidak diketahui, selain itu rekanan (kontraktor) maupun consultan nya siapa juga tidak diketahui.
Hasil pantauan Bidik Nasional (BN), proyek halte bus jika kita telusuri, diduga tidak transparan pengerjaannya. Panjang bangunan halte maupun lebar, jika kita hitung secara acak, biaya lebih dari anggaran yang ditentukan.
Prediksi saja hitungannya jika panjang 6 meter lebar 2 meter, berarti 2X6 meter, hasilnya ketemu 12 meter X 350 (harga permeter) hasilnya ketemu 4.200 jt (empat juta dua ratus ribu). Tukang yang mengerjakannya empat orang, berapa satu tukang satu hari di bayar, kita buat dalam satu minggu pengerjaannya jika satu orang di bayar Rp 100 000,- ketemu Rp 2,4 jt, urukan untuk lantai kemungkinan membutuhkan satu setengah dan truk, biayanya kurang lebih Rp 800.000,- jika di total keseluruhan dari hasil pembangunan halte tersebut kemungkinan ketemu Rp 7.600.0000,- .
Sedangkan pembangunan halte di anggarkan Rp 47 jt lebih dan Pemeliharaan kurang lebih Rp 66 jt . Dari hasil hitungan acak yang BN lakukan, karena kita tidak mengetahui RAB nya.
Jika hitungan BN itu mendekati kebenaran, jadi bisa di hitung berapa anggaran yang lebih, selain itu anggaran untuk pemeliharaan sudah berapa. Bayangkan jika paket pengadaan barang dan jasa di Dishub Jombang seperti itu, ada dugaan adanya mark-Up dan coba bayangkan berapa halte lainnya yang sudah dikerjakan.
Sementara Samsudi salah satu Kabid yang diduga terkait penanganan pembangunan halte ketika di konfirmasi melalui WA- nya hanya sebatas menjawab, “Empat puluh lima hari, maximal minggu ke dua bulan Desember semua sudah selesai, “ ujarnya. (Tok)
