Dispendukcapil Sidoarjo Kurang SDM

SIDOARJO, JATIM, BN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo bakal kembali meluncurkan inovasi guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Yakni inovasi layanan kependudukan yang bisa di akses dari kantor Desa. Sayangnya, layanan yang direncanakan bisa beroperasi April nanti itu masih terkendala SDM.

Rencana itu diungkapkan Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma dalam hearing bersama Komisi A DPRD Sidoarjo kemarin (4/3). Reddy menerangkan, ada delapan item pelayanan dalam platfon dukcapil yang nantinya bisa diakses masyarakat di tingkat desa.

Diantaranya : biodata penduduk terkait kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), surat pindah, akte kelahiran, akte kematian, dan akte perkawinan atau perceraian. “Ini nanti bisa dientrikan oleh petugas registrasi yang ada di masing-masing desa,” sambungnya.

Reddy juga menguraikan, program inovasi itu direncanakan bisa efektif setelah April nanti. Karena rencananya bulan April Dispendukcapil bakal memberikan bimtek kepada para petugas. “Jadi masyarakat tidak harus datang ke kecamatan atau Dispendukcapil. Karena bisa memanfaatkan layanan di kantor desa,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Reddy juga mengakui jika keterbatasan SDM memang menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam berjalannya inovasi tersebut. Menurutnya, berdasarkan analisa di tahun 2017 lalu saja, kebutuhan SDM ideal untuk Dispendukcapil adalah minimal 89 orang staf. Padahal itu dengan asumsi jumlah penduduk yang waktu itu masih sekitar 1,7 juta jiwa. “Saat ini staf kami baru 74. Belum lagi nanti kalau platform dukcapil tingkat desa diterapkan. Itu sudah membuthkan 349 SDM lagi,” katanya.

Di lain pihak, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan juga mengakui jika keterbatasan SDM memang menjadi masalah yang perlu ditanggapi. “Itu memang masalah klasik. Tapi bagi saya kekurangan SDM adalah iya. Sekarang penduduk Sidoarjo ada 2 juta jiwa sementara stafnya hanya 74 orang,” imbuhnya.

Di samping permasalahan SDM, pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu juga mengingatkan kepada dinas terkait agar lebih gencar melakukan publikasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Pasalnya, sudah banyak inovasi yang dikeluarkan dinas guna mengurai antrean dan memfasilitasi masyarakat yang hendak mengakses layanan kependudukan.

“Artinya tidak ada alasan terjadi penumpukan antrean. Karena masyarakat bisa memilih,” pungkasnya. (yah)