KEDIRI, JATIM, BN – Ratusan anggota LSM di Kediri yang tergabung dalm Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk menggelar aksi demo menagih janji Bupati Kediri Hanindhito Himawan.
Demonstrasi dilakukan dengan damai dan tetep mengacu dengan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya klaster baru covid-19, Selasa 15/6/2021.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menagih janji 100 hari kerja Bupati Hanindhito Himawan setelah ngopi bareng di pendopo Kabupaten Panjalu Jayati pada 12 Maret 2021.
Dalam pertemuan ngopi bareng tersebut menyampaikan aspirasi persoalan kepemilikan tanah areal CBD SLG, ada di titik titik tanah yang di miliki perorangan, pelayanan dan reformasi birokrasi, persoalan lelang proyek dan persoalan wilayah Desa Sepawon Kec. Plosoklaten, OTT di Kecamatan Purwoasri.
Demo yang diikuti ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti menuntut janji-janji bupati yang baru Hanindhito Himawan yang sudah di kesepakati di waktu ngopi bareng.
Tomi Ari Wibowo ketua umum IPK (ikatan pemuda Kediri) dalam orasinya menyampaikan, “mas Bupati harus tegas dan jangan sampai kendor, janjinya harus di tepati sesuai kesepakatan dalam acara ngopi bareng di hari Jumat 12 Maret 2021 bulan lalu,jangan memberikan janji palsu kepada kita, buktikan janji janji mu jangan ngopi saja,acara ngopi bareng ternyata tidak ada manfaatnya lebih baik di bubarkan saja,” ucapnya.
“Saya juga meminta pihak-pihak pemerintah dengan tegas untuk di tindak lanjut, saya belum puas, karena belum ada aspirasi aliansi demokrasi Bhima Sakti di tindak lanjuti,” ujar Tomi.
Khoirul Anam dalam orasinya menyampaikan, “acara ngopi bareng tiap Jumat di pendopo Kabupaten Panjalu Jayati cuma menghabiskan anggaran, tidak jelas maksud dan tujuannya, soalnya setiap ada aspira dari masyarakat tidak secepatnya ditanggapi.” ucap Khoirul Anam.
“Apa tujuan ngopi bareng untuk menampung semua persoalan di Kediri, kenapa kami sampaikan persoalan tidak serta merta di tindak lanjuti, seperti mempermainkan kita, fungsi kita cocial control,” tandas Khoirul Anam.
Lanjut Khoirul Anam yang akrab dipanggil cak rul selaku ketua aliansi penegak demokrasi Bhima Sakti menyampaikan, “aspirasi harus secepatnya di tindak lanjuti, ini masalah serius, jika tidak ada tindak lanjutnya kami akan melaporkan ke kepolisian, kejaksaan bahkan nanti akan kita laporkan ke KPK,” ancamnya dalam aksi.
Di sela sela waktu menyampaikan Demo, dari pihak DPRD Kabupaten Kediri mempersilahkan beberapa perwakilan ketua LSM untuk duduk bareng di ruang rapat DPRD yang di hadiri, wakil ketua komisi 1, Asisten bupati, Kesbangpol, Inspektorat.
Lutfi wakil ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri menuturkan, “kita terima aspirasinya teman teman kami tampung dan menindaklanjuti semua aspirasi semua temen-temen aliansi bimasakti dan LSM.” katanya.
“Kita akan laporkan dan kita sampaikan apa yang jadi permasalahan status kepemilikan tanah di SLG ke Ketua DPRD untuk di paripurnakan suapaya di bentuk PANSUS sesuai permintaan Aliansi Bhima Sakti dan Teman teman LSM,” janji Lutfi.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, dilanjutkan menuju ke area (SLG) Simpang Lima Gumul guna memasang banner yang bertulisakan “tanah ini dalam pengawasan dan pemantauan Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti” di duga milik perseorangan.
(ND)
