LAMPUNG UTARA, bidiknasional.com – Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail, S.H., S.I.K., M.I.K. bersama Waka Polres dan Kabag Ops menghadiri Rakor Lintas Sektoral percepatan vaksin yang diselenggarakan di Ruang Siger Pemda Lampung Utara, Rabu (13/10/2021).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, SE. MM., Dandim 0412/LU Letkol Inf. Harry Prabowo, SE, Sekda, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, Camat dan Kapuskes se Kabupaten Lampung Utara.
Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, Sasaran vaksin kemudian jika dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan jadwal yang harus dipenuhi itu kalau dihitung secara harian diperoleh data jumlah target harian 10.506 orang.
Jumlah tersebut dilayani oleh 33 vaksinator. namun secara idealnya dari tim Mabes polri menyampaikan harusnya ada 42 tim sehingga hitungan target harian untuk satu tim itu 250 dosis.
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi yaitu diantaranya terdapat 12 puskes yang melaksanakan reakreditasi dan ini tentunya menghambat pencapaian target. kemudian adanya beberapa permasalahan terkait dengan administrator yang penginput karena selama ini masih dibebankan kepada tim dari Puskesmas. “kemudian ada juga permasalahan tentang NIK ada yang ganda, tidak aktif,” ujarnya.
Disamping itu juga belum adanya persamaan persepsi sehingga masih menganggap bahwa vaksin yang ada itu milik masing-masing. Adanya keinginan libur dari puskesmas, dan di dapat solusinya dengan membentuk tim administrator.
Sementara itu Buputi Lampung Utara menjelaskan, pemerintah kabupaten Lampung Utara akan membuat peraturan bupati, yang didalamnya akan memuat bagi warga yang tidak vaksin, tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi dan menunda bantuan dari program pemerintah. “Akan ada aturan nantinya bagi warga yang tidak vaksin covid-19, tidak bisa ditunda dahulu dan pelayanan administrasi,” kata Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.
Saat ini, semua pihak Sudah kerja keras dalam sukseskan vaksinasi di kabupaten Lampung Utara, baik Pemda, kepolisian, Kodim.
“Kendala masih melihat jumlah vaksin tahap 1 dan 2. Semua vaksin yang ada, di pakai dahulu. Jika kurang baru ajukan permintaan ke pusat,” katanya.
Kerja tidak ada libur, tapi darurat. Jika tidak didampingi dokter, akan ada resiko yang harus diterima oleh vaksinator manakala ada hal yang dikoordinasikan.
“Camat edukasi disamping bantuan PKH dan raskin, tidak dilayani administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Dandim 0412 Lampung Utara, Letkol Inf, Harry Prabowo mengatakan Ada beberapa yang sudah dilakukan, memang awalnya tidak paham, namun data tidak ada persamaan di Kabupten, karena itu sekarang harus bersama-sama.
Sumber vaksin adal Dinkes, TNI, Polri. Ada juga Parpol, BIN, Bulog . Vaksin sumber dari pemerintah. Harus masuk Flicker ke Dinkes. Semua pihak turut bantu dalam melakukan percepatan vaksinasi. Kedepannya semua sinergitas baik dari pemerintah, TNI, POLRI, maupun pihak lainnya.
Pimpinan wilayah kecamatan harus mengetahui jumlah warga yang mendapatkan vaksinasi dimulai usia 12 tahun. Data tersebut baiknya di sebarkan ke camat. Siapkan data vaksin yang ada. “Minimal diatas 60 persen pencapaian vaksin pada bulan Desember,” jelasnya. (ES)
