SAHKAN LKPJ-KDH TAHUN 2021, DPRD LAMBAR BERIKAN EVALUASI DAN REKOMENDASI PEMKAB
LAMPUNG BARAT, BIDIKNASIONAL.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) tahun anggaran 2021.
Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat Marghasana Gedung DPRD setempat, Kamis 28 April 2022 itu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih berani menetapkan target serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Permintaan itu disampaikan anggota komisi lll DPRD Lampung Barat, Ismun Zani,S.IP dari Fraksi Partai Golkar DPRD Lambar.
Ismun mengatakan, meskipun LKPJ-KDH disetujui oleh seluruh anggota DPRD, namun bukan berarti pihaknya tidak memberikan evaluasi,dan rekomendasi.Menurutnya,
tetap ada beberapa catatan serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemkab Lambar.
“Pemerintah Lampung Barat pada tahun mendatang harus lebih berani dalam menetapkan target serta menggali potensi pendapatan asli daerah, mengingat pada tahun 2021 realisasi pendapatan mencapai 105,13 persen, sehingga masih banyak potensi lebih,” kata Ismun yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat itu.
Selain masalah potensi PAD, pihaknya menyoroti tentang peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan dibidang pertanian,serta peningkatan pembangunan infrastruktur mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pada tahun 2021 persentase jalan mantap ditarget 74.00 persen yang terealisasi hanya sebesar 68.10 persen, dan tahun 2022 target menjadi 80.00 persen,” tandas Ketua F-PG tersebut.
Oleh sebab itu tegas Ismun mantan Jurnalis ini, DPRD merekomendasikan agar seluruh program-program tersebut bisa terealisasi sesuai target dan lebih ditingkatkan, sehingga predikat jalan dan jembatan mantab benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan bukan hanya sekedar slogan belaka.
Selain mengkoreksi,evaluasi dan memberikan rekomendasi pada permasalahan PAD, Pertanian, Infrastruktur,IPM,DPRD juga meminta Pemkab bisa lebih meningkatkan pembinaan kepada Linmas dan forum-forum yang dibentuk oleh Pemkab.
“Diharapkan kepada instansi terkait untuk menginventarisir Ormas yang potensial dan membutuhkan pembinaan,” tambah Ismun.
Selanjutnya, peningkatan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan terakhir meminta Kepala Diskoperindag untuk mendata usaha kecil dan menengah dengan cara verifikasi dan validasi data industry kecil dan menengah di Lambar.
Terkait dengan dampak Covid-19 di sektor usaha kecil/menengah dan perdagangan, DPRD merekomendasikan agar dialokasikan dana recovery bagi pelaku usaha.
Sementara Bupati Lambar Parosil Mabsus, menyambut baik sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD.
Menutnya, kritikan,masukan dan rekomendasi dari pihak legislatif menunjukkan adanya kebersamaan dari niat dan tujuan yakni kemajuan Kabupaten yang berjuluk negeri diatas awan ini.
“Dengan adanya kritikan serta masukan berarti di antara legislatif dan eksekutif memiliki tujuan sama yaitu bersama-sama untuk memajukan kabupaten Lampung Barat yang sama- sama kita cintai ini ,” singkat Parosil.
Laporan : FIK
Editorial : Budi Santoso
