MAMUJU, BIDIKNASIONAL.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamuju melakukan aksi Hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar).
Dalam aksi tersebut, IPMAPUS meminta DPRD Sulbar melakukan kontrol terhadap Pj Gubernur serta jajaran demi kemajuan dan pembangunan daerah.
“Meminta Agar DPRD provinsi Sulawesi barat komitmen dan konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap PJ gubernur yang baru tiba hari ini”, tegas Akbar Ketua Ipmapus Mamuju. Rabu (18/5/22)
“Kami membawa beberapa tuntutan kepada PJ Gubernur agar kiranya diberikan perhatian khusus dan meminta DPRD provinsi menyampaikan dan mengawal, sebagai fungsi perwakilan rakyat penyampaian aspirasi masyarakat dan sebagai control eksekutif”, tambahnya.
Akbar selaku Ketua Ipmapus Cabang Mamuju berharap, apa yang menjadi tuntutannya bisa diprioritaskan dan diawasi.
“Kami menyampaikan beberapa tuntutan di DPRD Provinsi dengan harapan bisa didorong ke PJ Gubernur untuk di prioritaskan dan di awasi. Alhamdulillah di respon baik dan secara kelembagaan DPRD (Sulbar;red) siap dan berkomitmen akan menindak lanjuti”, harapnya.
Aksi hearing itu diterima Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi dan beberapa anggota lainnya.
“Alhamdulillah kehadiran kami di DPR provinsi Sulawesi Barat disambut baik oleh ketua DPR Provinsi Ibu Suraida dan wakil ketua Bapak Abd Rahim ketua komisi 1”, tutur Akbar kepada media.
Adapun, 9 tuntutan itu sebagai berikut;
1. Mendesak Pj Gubernur mencopot Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai gagal memajukan kualitas pendidikan,
2. Meminta Pj Gubernur mencopot Kabid Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah karena telah melakukan mutasi tidak transparan dan profesional,
3. Meminta penjelaskan Pj Gubernur menerima permintaan Pemprov Sulbar, melakukan mutasi di akhir masa jabatan yang dianggap sangat politis,
4. Meminta Pj Gubernur mendesak Biro Umum dan Perlengkapan Sulbar menginventarisasir aset daerah,
5. Meminta penegak hukum mengaudit atau memeriksa anggaran belanja barang habis pakai di Biro Umum dan Perlengkapan Sulbar. Agar tercipta asas transparansi pengelolaan anggaran termasuk barang kelengkapan rumah jabatan,
6. Meminta Pj Gubernur menuntaskan peningkatan kemiskinan di Sulbar,
7. Meminta PJ Gubernur memperhatikan status sengketa balak-balakang,
8. Menegaskan Pj Gubernur meminta komitmen Kepala Biro Barang dan Jasa Sulbar untuk tidak mengintervensi proses tender,
9. Meminta komitmen Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak diintervensi pihak manapun dalam tender.
Laporan : Bahri
Editor   : Budi Santoso
