MEDAN, BIDIKNASIONAL.com – Bupati Labuhanbatu dr H.Erik Adtrada Ritonga, MKM, hadir mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara di Ballroom Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis No 7, Medan Sumatera Utara, Selasa (31/05/2022).
Kehadiran Bupati Labuhanbatu didampingi Plt. Kaban BPKAD Labuhanbatu Salman Alpharisi Rambe, Dandim 0209/Lb Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap SE, MTr, (Han), Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti, Kajari Labuhanbatu Jefri Penangin Makapedua SH, MH dan Kabag Protokoler Prandi A.Nasution.
Rakor dimaksud digelar dalam rangka percepatan, ketepatan kegiatan, dan penyerapan anggaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi itu diikuti Wakil Gubernur Sumatera Utara H.Musa Rajekshah, Pangdam I/BB, Kapolda Sumatera Utara, Kajatisu, Kepala Perwakilan BPK-RI, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara,Unsur Forkopimda Provinsi Sumatera dan Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.
Sebelum memukul gong tanda dibukanya Rakor, Gubernur Sumatera Utara H.Edy Rahmayadi didalam pidatonya memaparkan terkait perkembangan capaian WTP, WDP dan TMP yang menjadi kendala pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur, dimana dalam hal ini Gubsu meminta kepada Kapolda dan Kajati untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran capaian tersebut.
Gubsu menegaskan seluruh pimpinan daerah untuk berusaha lepas dari WDP sesuai dengan prosedur, ” dari itu saya memohon kepada Kapolres dan kajari untuk betul-betul melakukan pengawasan agar Sumatera Utara bersih dari WDP, dan pejabat nya jauh dari nilai-nilai KKN.
Disampaikan Jenderal bintang tiga tersebut penyerapan anggaran Sumatera Utara periode 1 Januari hingga 20 Mei 2022 hanya sebesar 30,9% cuma meningkat 16% dari tahun sebelumnya,” ini jauh dari harapan jika dilihat dari populasi jumlah penduduk.
Diakhir bimbingan dan arahannya Gubernur Sumatera Utara menghimbau seluruh pejabat yang ada untuk menjauhkan diri dari KKN agar pertumbuhan ekonomi dan penyerapan anggaran di sumatera Utara menjadi lebih baik.
Sementara Ketua panitia penyelenggara Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana sebagai peningkatan pengetahuan dengan tujuan untuk memperlancar proses pelancaran percepatan realisasi APBD Sumatera Utara dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
“Rapat koordinasi ini laksanakan sebagai bentuk untuk dukungan agar seluruh pelaksanaan kegiatan program kerja dan anggaran tidak ada temuan oleh pemeriksa, baik dari internal maupun eksternal,” Ucap Pangdam.
Dirinya berharap seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi guna mengatasi kendala yang ada di lapangan.
Rangkaian kegiatan tersebut diisi dengan diskusi dan penyampaian strategi penyerapan anggaran oleh narasumber Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Idianto SH.MH, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka.
Laporan: M.SUKMA
Editor: Budi Santoso
