Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
TANJUNG SELOR, BIDIKNASIONAL.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memperdebatkan soal Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang untuk wilayah perbatasan Apo Kayan, Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.
Pasalnya, belum ada tanda-tanda dianggarkannya SOA barang dan orang. Sementara itu, penetapan tahun anggaran 2022 sudah sudah diketok alias sudah final. “Mau dijungkirbalik bahasa soal SOA Apo Kayan yang saya adopsi dirilis di media ini adalah bahasa dari OPD Tekhnis, dalam hal ini Dinas Perhubungan,” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (14/6/2022).
Apanya lagi yang mau dibantah oleh Pemprov. Rekaman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka masih ada.
“Kalau memang Pemprov mau membahasakan ada anggaran 14 miliar rupiah itu, anggaran itulah yang mau kita kejar, kemana dia,” tegas Ellia Dj.
Tapi pada akhirnya anggaran yang 14 miliar rupiah, jatah SOA untuk Apo Kayan tahun anggaran 2022 hilang dari dokumen APBD. “Kan bahasa hilang ini juga dari Pemprov sendiri,” tambah Ellia.
Pertanyaan yang lebih mendasar, sambungnya, kalau Pemprov mengatakan SOA untuk Apo Kayan ada, jalan apa tidak, terus kalau masih banyak terjadi penumpukan barang dan orang di ibukota Kaltara, saat ini penyebabnya apa?.
“Ingat, ini saya berkomentar khusus wilayah Apo Kayan saja, bukan melebar kemana-mana, ” tekannya.
Karena, memang keluhan ini atau bahasa yang muncul adalah bahasa atau suara warga Apo Kayan yang notabene warga Kalimantan Utara. Kalau saja dari OPD terkait ada dibantu mengucurkan dana untuk SOA, kenapa anggarannya di tahan-tahan hingga sekarang. Tidak dilelang dan kenapa tidak berproses.
“Setahu saya,” lanjut Ellia, sejak tahun kemarin penumpang yang terbang ke Apo Kayan dari Tanjung Selor hanya sekali dalam satu Minggu. Padahal yang dulunya bisa sampai tiga kali penerbangan. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dibilang 14 miliar rupiah. Itukan Pemprov berbicara anggaran SOA tahun anggaran 2021 yang sudah kita jalani, bukan tahun anggaran 2022. Seharusnya ini yang dibahas.
Pada saat RDP dengan OPD tekhnis awal pekan kemarin, ungkap Ellia, mereka mengatakan bahwa anggaran untuk SOA Apo Kayan hilang tidak tahu kemana. Mereka mengatakan, tidak adanya anggaran tersebut karena terkait regulasi.
Mestinya itu ranahnya OPD tekhnis dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencari jalan keluarnya atau opsinya, supaya regulasi ini berpihak kepada masyarakat supaya bisa berjalan seperti biasanya.
“Tidak akan ada obatnya selain subsidi ongkos angkut penumpang. Kalau SOA barang akan membaik dengan sendirinya apabila jalan dari Apo Kayan Kaltara menuju Longbangun Samarinda, Kalimantan Timur sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, namun kalau jangka pendek saat ini sangat tidak mungkin,” katanya lagi.
Proyek PLBN yang ada di perbatasan Apo Kayan, imbuhnya, tidak berjalan sesuai dengan progres yang sudah direncanakan, kenapa bisa mandeg sampai sekarang. Kenapa karena akses jalan darat yang tadinya mereka bermimpi bisa beli alat atau memobilisasi matrial dari Samarinda, ternyata tidak bisa dilakukan akibat kerusakan jalan yang parah.
Laporan: humas setwan/*
Editor: Budi Santoso
