Komisi II DPRD Trenggalek mengadakan rapat dengan Bakauda terkait evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022 di ruang Banmus lantai 2 DPRD Trenggalek (24/2)// Foto: Prokopim
TRENGGALEK, BIDIKNASIONAL.com – Komisi II DPRD Trenggalek mengadakan rapat dengan Bakauda terkait evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022 di ruang Banmus lantai 2 DPRD Trenggalek. Kamis (24/2/23)
Mugianto Ketua Komisi II mengatakan bahwa,hari ini kita rapat dengan bakauda untuk evaluasi kegiatan dan juga, anggaran di tahun 2022 baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja.
Sempat menyayangkan beberapa OPD dari sisi pendapatan, dari target yang tidak tercapai, dan ada sekitar 7 OPD yaitu,
mulai dari dinas pemuda olahraga target tidak bisa tercapai serta dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga tidak tercapai kemudian dari dinas pertanian dan pangan juga tidak tercapai, kemudian dinas perhubungan juga tidak tercapai, dinas perikanan, dinas peternakan dan BKD.
Untuk itu Harus di tingkatkan lagi kinerjanya khususnya di petugas pungut dan OPD, “jadi kami hari ini belum sampai klarifikasi ke masing-masing OPD setelah itu kita minta penjelasan dari Bakauda dan di klarifikasi oleh OPD apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target,” ungkapnya.
Karena dinas teknisnya belum diundang, dan belum kita hadirkan hari ini, nanti setelah ini kita minggu depan akan mengundang beberapa OPD yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Kemudian kami juga sempat menyayangkan, ada beberapa OPD yang tidak bisa merealisasikan program kegiatan sehingga menjadi SILPA dengan modal belanja kita sekitar
93 Miliar.
Sedangkan di belanja pegawai kita ada silva, 89 miliar, dan sudah saya sampaikan di awal, sebenarnya saya sudah mengingatkan bahwa waktu pembahasan belanja pegawai kita itu masih ada space yang cukup tinggi, oleh sebab itu. total silva kurang lebih di tahun 2022 ada sekitar 284,5 miliyar.
“untuk itu di tengah-tengah situasi kondisi kemampuan keuangan daerah kita ,yang tidak terlalu baik baik saja, kemudian situasi kondisi lapangan di masyarakat kita, juga banyak persoalan seperti, jalan yang masih rusak dan masih ada dana yang menumpuk di APBD yang tidak terserap dan tidak terpakai,” terangnya
Sedangkan menurut data yang kami dapat, belanja yang paling tinggi di bagian belanja modal,modal jalan jaringan dan irigasi dari 272 terserap menjadi 220 dan ada sisi 52 miliyar.
Adapun di belanja gedung dan bangunan dari 168 menjadi 156. jadi yang paling tinggi ada di bina marga bagian belanja modal jalan,jaringan dan irigasi ada sekitar 52 miliyar yang tidak bisa terserap,” tutupnya
Laporan: Dokpim/nik-Bud
Editor: Budi Santoso
