Ketua DPRD Mura Ajak Masyarakat Sambut Pemilu dengan Demokratis
Ketua DPRD Murung Raya, Dr Doni, SP, M.Si. (dok.foto: efn BN.com)
MURUNG RAYA, BIDIKNASIONAL.com – Ketua DPRD kabupaten Murung Raya harapkan Pemilu serentak 2024. yang demokratis jujur adil dan bermartabat, Puruk Cahu, kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sabtu, 06 Januari 2024.
Ketua DPRD kabupaten Murung Raya, Dr Doni, S.P.M.SI, dalam penyampaiannya, menyambut pemilihan umum Pemilu legislatif presiden dan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 mendatang sebagai ketua DPRD kabupaten Murung Raya.
“Saya menegaskan agar semua pihak berkomitmen, untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang demokratis, jujur adil dan bermartabat bagi saya komitmen ini menjadi hal yang krusial,” ujar Doni.
Doni juga menyampaikan saat ini tahapan Pemilu sudah semakin mendekat dan sedang berjalan sesuai jadwal KPU Komisi Pemilihan Umum, dan menjadi komitmen bagi kita bersama saling bahu membahu, guna untuk mencegah terjadinya tindakan tindakan yang bisa membawa kita ke ranah hukum, ”di sisi lain saya juga menekankan, agar para peserta Pemilu partai politik yang semakin maju, dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, tidak hanya itu kami juga berharap, penyelenggaraan pemilu serentak periode 2024-2029 senantiasa memegang teguh untuk menjaga dan mengawal Pancasila, serta memperkokoh persatuan bangsa. Kapan waktu untuk bertanding dan kapan waktu untuk bersanding, marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan Aman damai bersuka ria dan tanpa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, “ tutur Doni.
”Kami pun sangat berharap Pemilu 2024 yang akan datang ini bisa memberikan ruang partisipasi rakyat, ruang ini menurut saya telah dijamin oleh demokrasi di mana partisipasi warga bangsa diperbolehkan, untuk mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi,” Politisi PDIP dari Dapil 03 ini.
Doni menjelaskan bahwa kaum perempuan pun dalam segala bidang, harus diberikan ruang untuk berpartisipasi. Sebab perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif akan tetapi menjadi sebuah kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.
” Inilah semangat yang juga harus kita utamakan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama,” pungkasnya.
Laporan: Efn
Editor: Budi Santoso