DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2023 (5/4)/ dok.foto: Bas BN.com
MADIUN, BIDIKNASIONAL.com – Hari Jumat (5/4/2024) Bertempat di ruang rapat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2023.
Hadir dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, yaitu Slamet Riyadi, Kuwat Edi Santoso dan Mujono, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, Forkopimda Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Madiun.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dalam kesempatan itu mengatakan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Madiun akhir tahun anggaran 2023 ini memuat catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Madiun, sebagai pelaksana tugas serta untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.
Secara target “kinerja dari dokumen LKPJ Bupati Madiun untuk akhir tahun 2023 implementasinya berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja, dari tujuan seluruh misi daerah dengan prestasi yang membanggakan”.
Yang menjadi sorotan, program penanggulangan kemiskinan, persoalan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan fasilitas kesehatan.
“Pemerintah daerah juga harus memprioritaskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan jika belum tuntas sisanya dilanjutkan pada tahun 2025. Selain itu juga memperkuat integritas program kemiskinan lintas sektoral secara tepat sasaran”, ujar Fery.
DPRD Kab Madiun juga menyoroti peningkatan kualitas pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah agar masyarakat dipastikan bisa sekolah dimanapun dengan kualitas yang sama, melalui upaya pemenuhan tuntas paripurna pendidikan serta standarisasi kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan, pemberian reward dan punishmen inovasi pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta.
Selanjutnya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan tuntas paripurna kesehatan dan peningkatan kemampuan rumah sakit dan puskesmas, serta pemberian reward dan punishmen inovasi kesehatan baik pada lembaga masyarakat maupun institusi kesehatan.
Dari rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Madiun, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan bagi Pemkab Madiun untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan-perbaikan kedepan.
“Ini bagian eksekutif untuk menata dokumen-dokumen kita pada tahun 2024, untuk penganggaran di perubahan maupun pada tahun 2025. Karena namanya pemerintah ini kan berkelanjutan, sesuai dokumen RPJP maupun RPJMD yang ada di Kabupaten Madiun,” ucapnya.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Madiun, lanjut Tontro, akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan penyusunan anggaran kedepannya.
“Bukan tidak berhasil, tetapi semua ada kekurangan dalam capaiannya serta ada proses perbaikan dan penyempurnaan dari pemerintah,” ungkapnya.
Usai menggelar rapat paripurna, acara ditutup dengan buka puasa bersama antara pimpinan DPRD, anggota DPRD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. (Adv)
Laporan: Bas
Editor: Budi Santoso
