SEJUMLAH FRAKSI DPRD PESIBAR KRITISI POIN RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024
Wakil Bupati Zulqoini Syarif mendengarkan pandangan umum yang disampaikan Fraksi- Fraksi di DPRD Pesibar terkait nota pengantar keuangan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2O24, Kamis 01 -8- 2024
(Foto: doc.Sekretariat DPRD Pesibar)
PESISIR BARAT, BIDIKNASIONAL.com –
DPRD Pesisir Barat (Pesibar) kembali menggelar rapat Paripurna dengan pandangan umum Fraksi- fraksi atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024. Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., dan sejumlah Pejabat dilingkungan Pemkab Pesibar di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (1/8/2024), siang.
Pada pagi harinya Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian nota pengantar keuangan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun 2O24 dan siang harinya dilanjutkan dengan agenda pandangan umum Fraksi- fraksi itu dipimpin langsung Ketua DPRD, Agus Cik, S.Pd., S.E., didampingi Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi.
Penyampaian pandangan umum dimaksud diawali oleh Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Haryadi, dilanjutkan pandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Indonesia Raya dan terakhir pandangan umum fraksi Golkar – Perindo.
Dalam pandangan umumnya masing-masing Fraksi menyampaikan tanggapan, harapan, pertanyaan dan kritikan terkait nota pengantar pengantar APBD Perubahan Tahun 2024 yang disampaikan Wakil Bupati Zulqoini Syarif dipagi harinya.
Seperti Fraksi NasDem berharap dalam penyusunan APBD Perubahan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran.
“Fraksi NasDem mengapresiasi Bupati Pesibar yang secara konsisten meningkatkan PAD, namun harus diikuti dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas bersama OPD terkait dengan pajak dan retribusi. Jangan sampai target tinggi tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimal,” ujar Juru bicaranya, Haryadi.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar meminta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejahteraan masyarakat, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang Pendidikan dan Kesehatan.
“Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah karna lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran,” lanjut Mat Muhizar.
Sedangkan Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah hadir dan memberikan jaminan harga sehingga mempunyai dampak positif bagi para petani, ini juga berlaku bagi komoditi lain, petani sawit, damar dan sebagainya. Sehingga suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya merupakan esensi dari peningkatan perekonomian,” melalui juru bicaranya, Fadli Ahmadi.
Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan Juru Bicara, Rohan Efendi bahwa, Fraksi Amanat Indonesia Raya mencatat bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp103,966 Milyar yang berasal dari PAD yang naik sebesar Rp38,555 Milyar. Pihaknya memandang bahwa peningkatan PAD ini adalah hasil dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya daerah dan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan, termasuk dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Namun, Fraksi Amanat Indonesia Raya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa peningkatan PAD ini tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu saja, tetapi juga perlu adanya diversifikasi sumber pendapatan. Kami berharap pemerintah daerah dapat terus menggali potensi-potensi lain yang belum tergarap secara maksimal, seperti pengembangan sektor pariwisata, peningkatan investasi, dan optimalisasi aset daerah,” jelas Rohan Efendi.
Pandangan umum terakhir yakni Fraksi Golkar-Perindo yang disampaikan Juru Bicara, M. Sahrudin bahwa, pihaknya mempertanyakan sektor yang berpotensi terjadi penambahan atas bertambahnya PAD pada APBD Perubahan.
Laporan: TAUFIK
Editor: Budi Santoso
