Bapperida Kabupaten Madiun melaksanakan Forum Konsultasi Publik di pendopo Ronggo Djumeno pada hari Jumat (07/03/2025)/ Foto: ist
MADIUN, BIDIKNASIONAL.com – Sebagai rangkaian dari tahapan penyusunan rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2025 – 2029, Bapperida Kabupaten Madiun melaksanakan Forum Konsultasi Publik, kegiatan berlangsung di pendopo Ronggo Djumeno pada hari jumat ( 07/03/2025).
Hadir pada kegiatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Perwakilan dari Bappeda Jatim, camat, Dharma Wanita, tokoh masyarakat, akademisi, perbankan, tokoh perempuan, forum anak dan tamu undangan lainnya.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Dedy selaku sekdin Bapperida Kab. Madiun pada kesempatan itu dia menyampaikan, giat ini diikuti sekitar 369 peserta, yang hadir di Pendopo Ronggo Djumeno secara luring ada 90 orang, dan yang lain secara daring sekitar 279 orang termasuk kepala desa didalamnya.
Sebagai landasan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan guna merumuskan program pembangunan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan di daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kurnia Aminullah, ditempat yang sama mengatakan, forum konsultasi publik merupakan langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun. Kami harus menyiapkan kerangka kerja tahunan yang lebih terukur, terarah dan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membawa Kabupaten Madiun yang bersih sehat dan bersahaja.
Lanjutnya, kami juga ingin melaporkan isu permasalahan daerah terkait capaian indikator pembangunan tahun 2024 dimana merupakan masa transisi, secara indikator makro pembangunan masih menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 – 2023.
Dimana ada empat indikator pembangunan yaitu, Indeks pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, prosentase penduduk miskin dan reformasi birokrasi di tahun 2024, secara keseluruhan masih termasuk katagori baik, walau ada yang sedikit mengalami perlambatan.
Pemerintah Kabupaten Madiun, termasuk belakangan di Jawa Timur yang melaksanakan forum konsultasi publik bertujuan agar ada kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026, juga selaras dengan Inpres Nomer 01 tahun 2025, tentang efisiensi anggaran dan sesuai visi misi Bupati”, pungkasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono pada kesempatan itu menambahkan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya TPA kaliabu yang sudah overload, ring road lingkar selatan, drainase di wilayah perkotaan, pengadaan tanah untuk pembangunan Polres di caruban, Bantuan keuangan khusus daerah untuk pedesaan dan ketahanan pangan.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto dalam sambutannya memaparkan harmonisasi Visi dan Misi Kepala Daerah. Menurutnya , Pemkab. Madiun telah melaksanakan harmonisasi misi nasional Asta Cita dengan Visi Misi Kabupaten Madiun, “Bersahaja” Bersih, Sehat dan Sejahtera yang ditopang oleh 6 misi.
Namun demikian, Bupati berharap sumbang saran dan pemikiran yang konstruktif dari seluruh peserta FKP, sehingga dapat mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh beberapa pihak terkait, dan ditutup oleh Bupati Madiun.
Laporan: Bas
Editor: Budi Santoso
