dr VAMA Chrisna Taolin, MPH Health specialist- UNICEF NTB/ NTT (Foto: ist)
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Pneumonia dan Diare serta pembahasan Peraturan Gubernur Tentang (RAD-PPD)/ Foto: ist
MATARAM, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat terus mengintensifkan langkah untuk menurunkan angka kematian balita akibat pneumonia dan diare. Kali ini, melalui Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pneumonia dan Diare yang berlangsung di Hotel Lombok Plaza, Senin (17/03/24).
Pneumonia dan diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pneumonia dan diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama pada balita.
Sosialisasi tersebut turut melibatkan lintas sektor, termasuk pejabat pemerintah daerah dan mitra internasional seperti UNICEF Kantor Perwakilan NTT/NTB dan IAKMI Pengda NTB.
Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan dihadiri oleh Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinkes Lombok Barat, Dinkes Lombok Timur, Dinkes Lombok Utara, Bappeda Provinsi NTB, Organisasi profesi kesehatan (IDI, IBI), Akademisi/pakar kesehatan masyarakat (Undikma), Bapelkes Mataram, dan Perwakilan Komunitas (PKK).
Dalam sambutan nya Kepala Dinas Kesehatan Pemprov NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS menyampaikan, Pneumonia dan diare masih menjadi penyebab utama kematian pada balita di Indonesia, termasuk di Provinsi NTB. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, diare menjadi penyebab kematian nomor dua setelah pneumonia pada kelompok post-neonatal (usia 29 hari – 11 bulan), dengan angka kematian masing-masing sebesar 15,9% (979 kasus) dan 12,1% (746 kasus) pada tahun 2019.
“Data di NTB pada tahun 2024 mencatat 17.883 kasus pneumonia (54,57%) dengan cakupan penemuan sebesar 54.7% dan 38.496 kasus diare pada balita dengan cakupan pengobatan sebesar 94%.” Terangnya.
dr. Fikri juga menyampaikan tingginya angka kasus tersebut, maka diperlukan upaya penanggulangan yang lebih terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Pneumonia dan Diare (RAD-PPD) menjadi langkah strategis dalam memastikan adanya panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan. RAD-PPD ini juga akan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, dengan mengedepankan pendekatan multisektor untuk meningkatkan efektivitas intervensi.
“Saya sangat mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD-PPD ini, baik dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan. Kami berharap bapak dan ibu yang hadir dapat berkontribusi aktif dalam penyusunan RAD ini. Data akurat dari lintas sektor sangat diperlukan agar RAD yang disusun benar-benar relevan dan efektif.” Harapnya.
Sementara itu, disampaikan dr VAMA Chrisna Taolin, MPH Health specialist- UNICEF NTB/ NTT, bahwa sejak Tahun 2023, UNICEF Indonesia mendukung Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan dalam membuat Rencana Aksi Nasional – Penanggulangan Pneumonia dan Diare (RAN- PPD).
“Sejak tahun 2024, Pemerintah NTB melalui dinas kesehatan provinsi NTT, dengan dukungan UNICEF dan mitra IAKMI NTB menyusun Rencana Aksi Daerah – Penanggulangan pneumonia dan Diare (RAD-PPD) provinsi NTB 2025 – 2030, dengan tujuan agar seluruh pihak selain dinas Kesehatan, dinas – dinas lain, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan mitra Pembangunan pemerintah baik di Tingkat provinsi sampai kabupaten & kota, bahkan sampai pemerintahan desa agar sejalan dan bersinergi dalam penanggulangi kedua penyakit Pneumonia (radang paru2) dan diare yg juga menjadi penyebab kematian pada anak2 di NTB.” Ungkapnya.
dr. Vama menambahkan bahwa ke depan, sangat diperlukan penguatan regulasi untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit pneumonia dan diare.
Terakhir, Ketua IAKMI Pengda NTB H. Muhammad Abdullah, SKM., MQIH menyampaikan, melalui sosialisasi tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, tantangan, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia dan diare di NTB.
“Tujuan dari sosialisasi ini juga untuk membahas dan menyempurnakan draf SK Gubernur tentang RAD Penanggulangan Pneumonia dan Diare di NTB tahun 2025-2030, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan tentang dokumen RAD Penanggulangan Pneumonia dan Diare di Provinsi NTB Tahun 2025 – 2030, menyepakati langkah-langkah strategis dalam implementasi RAD, serta meningkatkan koordinasi antar sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pneumonia serta diare.” Bebernya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif, pembagian tugas, dan penjadwalan langkah kerja lanjutan. Harapannya, RAD ini mampu menurunkan angka kematian balita akibat pneumonia dan diare, sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Provinsi NTB.
Laporan: red
Editor: Budi Santoso
