RSUD RT Notopuro. (Foto: ist)
SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – RSUD RT Notopuro menegaskan bahwa pengangkatan Mulyono Wijayanto sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD tidak terkait dengan kepentingan politik. Mulyono sudah ditunjuk sejak Juni 2024, jauh sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo.
Plt. Direktur RSUD RT Notopuro, dr. Atok Irawan, menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam pengangkatan Mulyono. “Jadi, posisi itu tidak terkait faktor politis atau balas jasa politik,” ujar dr. Atok saat dikonfirmasi pada Senin (24/3).
Menurut dr. Atok, Mulyono Wijayanto memiliki pengalaman luas di bidang kemasyarakatan. Ia merupakan Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo. Pengalaman ini menjadi salah satu alasan utama pemilihannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan rumah sakit daerah adalah memastikan kebijakan RSUD mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dr. Atok menilai bahwa pengalaman Mulyono dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat membantu dalam hal ini.
Sebagai Dewan Pengawas, Mulyono berperan sebagai jembatan antara kebijakan RSUD dan kebutuhan layanan kesehatan di lapangan. “Sejak Pak Mulyono bergabung, RSUD lebih memahami dan menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan,” jelas dr. Atok.
Ia menambahkan bahwa Mulyono banyak memberikan masukan terkait kebutuhan kesehatan masyarakat tingkat bawah. Dengan begitu, layanan RSUD menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, terutama bagi warga Sidoarjo yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas.
BACA JUGA : DIREKTUR PELAYANAN DELTA TIRTA CEKIK WARGA, TARIK TARIF HINGGA PULUHAN JUTA RUPIAH
Dr. Atok juga menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi anggota Dewas rumah sakit memiliki sertifikasi kompetensi kesehatan. Pengangkatan Mulyono merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama di Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, dr. Atok membantah kabar yang menyebutkan bahwa Mulyono memiliki bisnis laundry terkait dengan RSUD. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan sterilisasi dan laundry dilakukan sendiri oleh RSUD Notopuro, sesuai standar akreditasi rumah sakit.
“Menurut standar akreditasi, layanan CSSD sterilisasi dan laundry harus ditata kelola sendiri oleh RSUD, tidak melalui kerja sama operasi (KSO),” tegasnya. Dengan demikian, pihak rumah sakit berharap agar informasi yang beredar dapat diluruskan demi menjaga kredibilitas RSUD RT Notopuro.
Sebelumnya, sempat ada massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB) melakukan aksi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, DPRD Sidoarjo dan Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Mereka menyoroti ada dugaan bagi-bagi jabatan pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Mereka menduga, Mulyoni diberi pekerjaan di RSUD Notopuro Sidoarjo, sebagai Dewan Pengawas (Dewas). Koordinator Aksi, Wahyu mengatakan Bupati Sidoarjo, Subandi terindikasi telah melakukan inkonsistensi sikap dengan menempatkan sejumlah orang dekatnya sebagai pejabat di beberapa instansi strategis pemerintah Sidoarjo.
“Kami menduga kuat Mulyono ditunjuk sebagai Dewas RSUD Sidoarjo sebagai bagian dari kompensasi dukungan politik (Pilkada) Tahun 2024 lalu,” terangnya, saat berorasi.
Laporan : Teddy Syah Roni
