Searah jarum jam: Suasana diskusi, balai desa Kedungudi kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto dan peserta diskusi bersama Kepala Desa Kedungngudi H. Dul Mukti, warga desa Kedungngudi dan beberapa tokoh masyarakat (Foto: Husnan BN)
MOJOKERTO, BIDIKNASIONAL.com – Untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat desa pihak program pendidikan ilmu politik (prodi ilmu politik) dari perguruan tingggi dari Unifersitas Nergri Surabaya (UNESA) diskusi dengan warga desa bertajuk, “workshop perencanaan pembangunan yang partisipatif. Penguatan tata kelola desa Kedungudi” di desa Kedungudi kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto, Jum’at (22/08/2025).
Dalam kata sambutan selaku ketua pelaksana Silkania Swarizona menyampaikan bahwa, pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata sinergi antara kampus dan desa, di mana ilmu pengetahuan diterapkan untuk memberdayakan warga desa dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Hadir dalam kesempatan itu Dr. Arif Afandi menjelaskan, “desa merupakan entitas yang otonom, lahir lebih dahulu dari negara kesatuan rebuplik Indonesia ( NKRI ) oleh karena itu Negara mengakui desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, masyarakat desa juga sebagai entitas politik juga berhak merencanakan pembangunan untuk desanya. Masyarakat juga bisa bersinergi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pemerintah Provinsi, DPRD , DPR RI dan lain-lain dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hadir pula kepala desa Kedungngudi H. Dul Mukti bersama warga desa Kedungngudi dan beberapa tokoh masyarakat mulai dari RT/RW perangkat desa setempat.
Acara itu tidak disia-siakan Kades, untuk menyampaikan curahan hati (curhat) kepada pemateri alias narasumber yang mengeluhkan tetang rencana pembangunan yang dibatalkan sepihak oleh Pemda. Kabupaten Mojokerto.
“Ada bantuan proyek yang dihapus, padahal rencana pembangunan itu hasil Musrenbang tahun 2024 lalu,” kata abah Kades sapaan akrap Dul Mukti.
Yang menjadikan lebih kecewa lanjutnya, bahwa rencana pembangunan sudah di sampaikan warga setempat, namun tahu-tahu ditiadakan. “Apa bupati seperti ini orang otoriter dan kurang bijak, mestinya harus ada penjelasan,” imbuhnya.
Laporan: husnan
Editor: Budi Santoso
