MADIUN, BIDIKNASIONAL.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program yang tidak hanya bergantung pada satu penyelenggara saja. Di balik program ini ada begitu banyak pihak yang bekerja sama dan saling bahu membahu dalam rangka memastikan sleuruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari menjelaskan bahwa penyelenggaraan Program JKN tanggung jawab dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pemberi kerja atau Perusahaan, fasilitas kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri sebagai peserta JKN.
“Dalam penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan memiliki tiga tugas yaitu revenue collection, risk pooling dan strategic purchasing. Dalam menjalankan setiap tujuan tersebut BPJS Kesehatan menjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, cepat dan berkualitas,” ujar Ita, Kamis (9/10).
Risk pooling merupakan inti dari pronsip gotong royong dalam Program JKN. Dalam fungsi ini semua peserta baik peserta yang sehat maupun sakit, peserta yang mampu dan tidak mampu berada dalam satu sistem perlindungan yang sama. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kemeterian Kesehatan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pemberi kerja dan seluruh masyarakat guna memastikan mekanisme transfer risiko berjalan. Dengan car aini, risiko biaya kesehatan yang besar tersebar merata ke seluruh peserta JKN.
“Dengan adanya kolaborasi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi wujud nyata solidaritas sosial dalam mewujudkan Universal Health Coverage atau cakupan semesta,” kata Ita.
Lebih lanjut Ita menjeleskan bahwa dalam fungsi revenue collection atau pengumpulan iuran juga ada beberapa pihak yang terlibat. Adapun pihak tersebut seperti Kementerian Keuangan, Bappeda, BPKAD, pemberi kerja, serta masyarakat sebagai peserta JKN.
“ Dari iuran yang terkumpul, hadir perlindungan kesehatan untuk jutaan peserta JKN di Indonesia. Dukungan dan kepatuhan seluruh pihak menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam Program JKN,” tambahnya.
Tugas strategic purchasing memiliki peran untuk memastikan agar pembayaran kepada fasilitas kesehatan dilakukan dengan efisien dan berbasis mutu layanan. Dana yang terkumul akan dialokasikan secara efisien dan efektif untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif kepada seluruh peserta JKN.
Salah satu peserta JKN, Nurul warga Desa Klecorejo Kabupaten Madiun, menyampaikan bahwa kini lebih memahami bahwa Program JKN bukan hanya sebatas soal kartu untuk berobat, akan tetapai kerja sama dan gotong royong dari banyak pihak di dalam implementasinya. Dengan dukungan berbagai pihak BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat sistem agar semakin memberikan kemudahan akses bagi pesertanya.
“Setelah banyak mengetahui informasi tentang Program JKN, saya paham bahwa banyak pihak di dalam program ini. Bahkan sampai pada saat ini saya menemani orang tua menjalani pengobatan rutin dan cuci darah ini juga tentu tidak terlepas dari peran semua pihak. Sehingga saya lebih paham mengapa menjadi peserta JKN itu wajib dan menjadi peserta JKN itu harus berkomitmen membayar iuran secara rutin setiap bulannya,” tutur Nurul, Senin (6/10) di rumahnya.
Nurul menambahkan bahwa Program JKN merupakan kerja gotong royong yang luar biasa. Tidak ada satu pihak pun yang bekerja sendirian, semua elemen saling terhubung dan mendukung demi mewujudkan satu tujuan, yaitu memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan yang mudah cepat dan setara. (rn/tk/red)
