Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos, S.H., S.P., M.M., M.A.P, saat mengunjungi salah satu OPD. (efn)
PURUK CAHU, BIDIKNASIONAL.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam mengawal pembangunan daerah dengan melaksanakan serangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 serta perencanaan program prioritas untuk Tahun 2026, Sabtu-24-1-2026
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos, S.H., S.P., M.M., M.A.P., dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada awak media menjelaskan bahwa tujuan utama dari kunjungan kerja ini adalah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin demi kesejahteraan masyarakat.
“Penyerapan anggaran bukan hanya tentang angka realisasi semata, tetapi juga harus diiringi dengan capaian kinerja yang terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kami mengharapkan OPD untuk bekerja lebih terukur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap program yang dijalankan,” tegas Bebie.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apresiasi juga diberikan kepada OPD yang telah proaktif melaksanakan proses perencanaan di Perubahan 2025.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja OPD yang telah menunjukkan hasil positif. Namun, kami mengingatkan agar capaian ini tidak membuat kita terlena. Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Bebie.
Komisi II juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah secara konsisten.
“Kami tidak akan ragu untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi yang konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bebie. (Efn)
