MOJOKERTO, BIDIKNASIONAL.com – Suasana haru sekaligus tegang menyelimuti Aula Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto pada Rabu (11/2/2026). Para aktivis yang tergabung dalam Relawan Kesehatan Mojokerto (Rekam) menentang kebijakan pemerintah terkait penonaktifan massal kartu JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran) yang didominasi oleh warga miskin.
Audiensi yang sedianya dijadwalkan Jumat (13/2) mendadak dimajukan dua hari lebih awal. Di hadapan Kepala Dinsos, Estin Sri Wahyuni, anggota Rekam, tak kuasa membendung air mata saat membeberkan realita pahit di lapangan.
“Kami ini membantu warga miskin yang sedang sakit. Banyak rumah sakit menolak karena KIS (Kartu Indonesia Sehat)-nya nonaktif! Orang sakit butuh layanan darurat, bukan birokrasi yang mematikan,” cetus Sri Wahyuni dengan suara bergetar. Ia menegaskan bahwa Dinsos adalah tumpuan terakhir bagi warga yang terombang-ambing oleh sistem.
Senada dengan itu, aktivis LSM BAPERA, Thoha Ma’sum, menyoroti risiko fatal dari kebijakan ini. Menurutnya, banyak warga baru menyadari kartu mereka mati justru saat nyawa terancam di depan pintu RS. “Ini terjadi karena masyarakat jarang mengakses layanan kesehatan, sekali butuh, justru terblokir,” tegasnya.
Solusi UHC
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo Murdianto, memberikan klarifikasi teknis. Ia menjelaskan bahwa penonaktifan didasarkan pada data tunggal negara, di mana warga yang masuk kategori desil lima ke atas (dianggap mampu) dinonaktifkan dari skema PBI.
“Ada aturan yang harus dipahami, namun program Gus Bupati Mojokerto telah menyiapkan solusi melalui Universal Health Coverage (UHC),” urai Tri Raharjo.
Ia menjamin bahwa warga Kabupaten Mojokerto tidak perlu panik. Melalui skema UHC, pelayanan kesehatan tetap bisa diakses hanya dengan menunjukkan KTP atau KK. “Warga tetap dimanjakan dengan UHC, semua tanpa terkendala,” tambahnya dalam forum yang juga dihadiri Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, dr. H. Langit, serta perwakilan BPJS.
Meski solusi UHC telah dipaparkan, para relawan tetap meminta Dinsos proaktif melakukan validasi data agar warga miskin di desil satu hingga empat tidak ikut terdepak dari sistem jaminan kesehatan nasional. (Husnan)
