Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Dwiyanto (Foto: tim)
BANYUWANGI, BIDIKNASIONAL.com – Hasil penelusuran beberapa Narasumber dapat dijelaskan data anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK secara keseluruhan berjumlah 4.834 siswa tersebut berbasis Dapodik Kemendikbud Ristek yang belum tersedia menu penelusuran riwayat pendidikan peserta didik dan berbasis Emis Kemenag.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi dan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Dwiyanto menerangkan, Sistem Dapodik otomatis akan membaca Drop Out manakala siswa ikut orang tua ke luar daerah, mutasi lintas sekolah di lingkungan instansi Kemenag, diangkat dalam PKBM Kejar Paket A, Kejar Paket B, atau Kejar Paket C, meskipun siswa melanjutkan sekolah di luar daerah, di madrasah sampai lulus sekolah, dan di Kejar Paket sampai lulus.
Namun sistem secara otomatis membaca DO. Hal ini terjadi karena belum link antarsistem informasi data. Karenanya perlu link dan terintegrasi agar sistem membaca bersekolah bahkan lulus SMA sederajat. Segera dirumuskan sistem pendataannya secara link, terintegrasi, dan sistemik ” terangnya. Kamis (30/3/2023).
Lanjut Asisten Dwiyanto, Hasil penelusuran data di Bidang SD, Bidang SMP, data riil anak usia SD putus sekolah relatif kecil hampir nihil, hampir tidak yakin zaman Semaju ini ada anak usia SD tidak bersekolah kecuali sistem membacanya DO, dan usia SMP 148 siswa.
Sementara itu hasil penelusuran data riil di Cabdin Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk usia menengah atas SMA 138 anak dan SMK 141 anak.
Untuk menjaring warga putus sekolah usia 25 sampai dengan 59 th Pemkab telah meluncurkan paket inovasi Garda Ampuh, Agage Pinter, dan Aksara.
Data yang terhimpun di PKBM warga yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan tidak bersekolah Pemkab mampu menjaring warga belajar (WP) pada tahun 2021 sejumlah 24.226 WP, tahun 2022 sejumlah 26.730 WP, tahun 2023 sejumlah 34.361 WP bahkan tahun 2023 rencana lulus 11.253 WP.
Keberhasilan capaian bidang pendidikan tersebut tidak terlepas dari intervensi Pemkab Banyuwangi beserta inovasi treatment-nya.
Lebih lanjut Asisten Dwiyanto, Tercatat intervensi dan inovasi treatment perburuan anak dan warga putus sekolah, terutama yang tidak mampu ekonomi, melalui:
a) Garda Ampuh sejumlah 4.016 anak atau warga dengan pembiayaan APBD Rp8.238.408.000,00;
b) Bantuan Biaya Hidup sejumlah 2.590 anak dengan total anggaran APBD Rp6.216.000.000, 00;
c) Bantuan Uang saku sejumlah 1.963 dengan total anggaran APBD Rp6.772.105.000,00;
d) Bantuan transport sekolah sejumlah 1.963 anak dengan total anggaran APBD Rp2.547.415.000,00;
e) Program Agage Pinter jemput bola pendaftaran anak putus sekolah mampu menjemput 3.880 anak atau warga;
f) Penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) agar anak inklusi tetap terlayani dan tidak putus sekolah sejumlah 350 GPK dengan penganggaran insentif APBD Rp1.260.000,00;
g) Bantuan siswa asuh sebaya (SAS) sejumlah 224.000 siswa dengan penggaran dari siswa sebaya total Rp20.696.881.100, 00;
h) Beasiswa Banyuwangi Cerdas Bidik Misi Perguruan Tinggi sejumlah 739 siswa dengan total anggaran APBD Rp29.712.000.000,00;
i) Bantuan Pendidikan Banyuwangi Cerdas Berprestasi tersebar di semua perguruan tinggi sejumlah 1.120 mahasiswa dengan total anggaran APBD Rp7.586.897.400, 00; dan
j) Banyuwangi Mengajar penerjunan Relawan Mengajar di daerah dengan tingkat akses tersulit (Detas) sejumlah 396 relawan dengan bantuan biaya hidup di Detas total anggaran APBD Rp8.544.000.000,00.
” Terkait akurasi data, ke depan, perlu kita usulkan dan kerucutkan agar sistem informasi membaca data anak putus sekolah bisa link terintegrasi sehingga penelusuran riwayat pendidikan bagi siswa dan warga yang bersekolah dan lulus SD, SMP, SMA sederajat atau Kejar Paket, misalnya, baik bersekolah di dalam negeri maupun studi keluar negeri. Jadi pulau-pulau data anak putus sekolah bisa link dan terintegrasi dengan capaian data yang lebih akurat ”
Untuk sinkronisasi data putus sekolah segera dikoordinasikan dengan Kemenag Banyuwangi.
Laporan: @j0181/Tim
Editor: Budi Santoso
