BLITAR, BIDIKNASIONAL.com – Karut marutnya pemerintah kabupaten Blitar terutama masalah penganggaran TP2ID serta permasalahan sewa rumah bupati Blitar yang ternyata disewakan kepda wabup Blitar membuat gerah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) GPI Gerakan Pembaharuan Indonesia. Lembaga yang bergerak di bidang sosial tersebut mengkritik kebijakan Bupati mulai dari kebijakan pengangkatan ASN yang tidak sesuai dengan ijasahnya, TP2ID yang mengintervensi para ketua OPD serta rumah sewa Bupati.
Setelah demo di kejaksaan Negeri Blitar dan dilanjutkan demo di kantor bupati Blitar LSM GPI melanjutkan demo ke kantor DPRD Kabupaten Blitar. Dengan jumlah anggota 100 orang mereka menggoyyang kantor DPRD Kabupaten Blitar yang sebelumnya mengagendakan TP2ID. Namun ternyata usai mengagendakan paripurna tinggal wakil ketua DPRD Muhammad Munib yang menemui para pendemo. Sedangkan yang lain sudah pulang. sehingga Munib menemui para pendemo yang dipimpin oleh Jaka GPI.
Dengan segera Munib meminta para pendemo untuk menyampaikan unek uneknya dan nantinya dicatat untuk dilaporkan kepada ketua dewan. Namun Jaka meminta ketua Dewan Soewito yang menerima. Setelan dijelaskan bahwa dikantor Dewan cuma dirinya yang ada bersama sekretaris Dewan Harris Susianto akhirnya Jaka bisa menerima.
Jaka menjelaskan bahwa dirinya datang ke Dewan setelah tadi mendemo di kantor kejaksaan dan kantor Bupati Blitar. Dimana untuk penganggaran rumah dinas Bupati Blitar tidak masuk ke daerah. Namun sepintar pintar tupai melompat akhirnya kasus itu terkuak juga. Bahkan harga sewa rumah yang disewakanmencapai Rp. 490 juta setahun. Bahkan rumah dinas atas nama suami Rini Syarifah itu sudah di kontrak 3 tahun lebih. Begitu juga soal penganggaran. Ada dinas yang terpaksa mengaku di depan TP2ID hingga akhirnya beberapa dinas.
Namun sekali dewan hanya bisa mencatat untuk nantinya dilaporkan ke ketua dewan. Mendengar itu Jaka berseloroh dirinya hanya nunut ngeyup karena diluar kepanasan. Akhirnya LSM Suara pembaharuan Indonesia MUNDUR dan Melanjutkan perjalanan karena belum bisa ditemui ketua Dewan Kabupaten Blitar.
Laporan: Sastro
Editor: Budi Santoso