Wakil Ketua DPRD Kab Blitar Muhammad Rivai (dok.foto: sastro BN.com)
BLITAR, BIDIKNASIONAL.com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna Pembacaan Keputusan DPRD tentang Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ tahun anggaran 2023.
M.Rivai yang memimpin rapat paripurna langsung membacakan susunan acara dan memerintahkan kepada petugas untuk segera membacakan susunan anggota yang masuk menjadi panitia khusus LKPJ tahun 2023.
Rapat paripurna digelar di gedung DPRD kabupaten Blitar pada hari rabu malam (20/3). Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Muhammad Rivai, Wakil ketua Munib SM, sekretaris DPRD M. Haris, diikuti sebagian anggota dewan, Bupati, forkopimda, serta para kepala di lingkup pemerintah kabupaten Blitar.
Fraksi-fraksi mulai memberikan suara terkait penilaian terhadap hasil yang dicapai Bupati dalam gelar rapat paripurna pembacaan keputusan DPRD.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya mulai memberikan penilaian masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk tahun tahun yang akan datang. Partai pemenang pemilu tahun 2019 ini melalui juru bicaranya Hendik Budi Yuantoro mengingatkan bahwa RPJMD tahun 2023 merupakan tahun ke tiga . Terhadap penilaian LKPJ Bupati Blitar tahun 2023 FPDIP mempunyai penilaian – penilaian sebagai berikut.
- Secara umum pemerintah daerah mampu memenuhi target keuangan daerah sebesar 308 miliar. Namun angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan potensi yang dimilikinya.
- Bupati kurang mampu dan peka terhadap kemajuan perkembangan desa. Imbasnya banyak jalan – jalan desa yang berlubang dan bahkan pernah jalan-jalan desa ditanami pohon pisang beberapa waktu yang lalu. Jalan -jalan yang rusak menjadi hal yang biasa dan menjadi meme jeglongan sewu.
- Proyek pembangunan jembatan Dawuhan yang mengalami kegagalan setelah berganti tahun dan ganti kontraktor membuat pemerintah daerah dinilai kurang profesional dalam menentukan kontraktor mana yang baik dan berkualitas.
- Pemerintah dinilai bagus dalam menjalankan program beasiswa pendidikan bagi anak sekolah. Namun pemerintah gagal dalam menjalankan sekolah sekolah negeri misal untuk jenjang sekolah di kabupaten di nilai gagal bersaing dengan sekolah swasta. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan dana besar untuk jenjang pendidikan.
- Dalam hal nilai investasi ada kenaikan sebesar 69,82 dibanding pertumbuhan investasi sebelumnya yang mencatat 34 persen di tahun sebelumnya. Kurangnya investasi ke kabupaten Blitar menyebabkan blitar harus membuka keran investasi.
Pembangunan jalan di selatan dan utara harus diperhatikan oleh bupati Blitar. Ini agar tidak timbul suatu pemikiran wilayah selatan mau berdiri sendiri. Jadi pembangunan wilayah selalu harus diperhatikan oleh bupati agan jalan tidak jeglong-jeglong tapi minimal jalan sudah agak mulus. Hal ini disebabkan kurang konkrit kebijakan Bupati dalam menata jalan jalan. Demikian pandangan fraksi partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang di ketuai oleh Supriadi. (adv)
Laporan: sastro
Editor: Budi Santoso
