SUBANG, BIDIKNASIONAL.com – Kamis 31 Juli 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat II (PKM II) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.
Kegiatan ini mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) dalam program Engineering Service for Cipungara River Basin Management Sub Project di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang amazing, hanya dalam 6 minggu harus mendatang lebih 1000 Warna Terdampak Proyek WTP).
Acara ini dihadiri oleh Tim LARAP lengkap, juga jajaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, PU kab Subang, PJT, para camat dan kepala desa wilayah proyek, tokoh masyarakat, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.
Tidak dilupakan juga Mr Kim dan jajaran konsultan DMEC Korea. Tujuan utama kegiatan adalah menyampaikan hasil kajian awal, rencana teknis, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Ketua Tim LARAP, Ari Hariadi, memaparkan rencana pembangunan tanggul pengendali banjir di DAS Cipungara yang mencakup 22 desa mulai dari Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara hingga Desa Sukatani, Kecamatan Compreng, dengan panjang penanganan hampir 137 km.
Rencana pembangunan meliputi:
Pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk menahan luapan air.
Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Forecasting Warning System / FFWS).
Sistem Pengelolaan Banjir Terpadu berbasis prediksi dan antisipasi dini atau Early Warning Sistem
Kolam retensi untuk menampung limpasan air sementara.
Berdasarkan pendataan awal Tim LARAP, proyek ini akan bersinggungan dengan:
1.637 titik aset dan utilitas yang tersebar di sepanjang jalur tanggul, dari Desa Patimban hingga Bojonegara.
1.148 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang tersebar di Kecamatan Pusakanegara, Legon Kulon, Pamanukan, Pusaka Jaya, dan Tambakdahan.
Tanggul yang akan dibangun berfungsi sebagai dinding pengaman, baik alami maupun buatan, untuk mencegah banjir merendam daerah sekitar sungai. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengendalikan aliran air dan meminimalkan kerugian akibat banjir yang selama ini kerap melanda wilayah hilir DAS Cipungara.
Lanjut Ari Hariyadi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan masukan dan memastikan proses pembebasan lahan berjalan sesuai ketentuan, adil, dan transparan. PKM II juga menjadi forum diskusi terbuka untuk menghindari potensi konflik sekaligus memastikan manfaat proyek dapat dirasakan secara optimal.
Dengan terlaksananya PKM II ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan, manfaat, dan tahapan pelaksanaan proyek pengendalian banjir DAS Cipungara. “Harapannya, pembangunan dapat berjalan lancar demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.” ungkapnya.
Laporan: M.Tohir
Editor: Budi Santoso
